Jelang Pemilu, Nikaragua Cabut Status Hukum Partai Oposisi

Pada hari Selasa (18/05/2021) Dewan Elektoral Nikaragua telah melarang status hukum dari Partido de Restauración Democrática (PRD) yang merupakan partai oposisi. Padahal partai tersebut tergabung dalam Koalisi Nasional yang menjadi salah satu koalisi oposisi utama yang berniat mengalahkan Daniel Ortega. 

Keputusan yang dilakukan Dewan Elektoral ini setelah sejumlah pastur berasumsi bahwa mereka hendak membentuk aliansi dengan pihak yang tidak mementingkan nilai dan prinsip Kristiani. Padahal kalangan sipil disebut tidak dapat menantang partai politik dan tidak termasuk dalam anggota partai.

Selama ini diketahui bahwa entitas elektoral di Nikaragua juga sudah dikontrol oleh Sandinistas atau julukan dari partai sayap kiri FSLN yang dipimpin Daniel Ortega, dilaporkan dari laman DW. 

Menanggapi keputusan ini, Koalisi Nasional yang merupakan salah satu dari dua koalisi terbesar di Nikaragua mengatakan bahwa Presiden Daniel Ortega ingin menerapkan sandiwara dalam pilpres November mendatang. Pemblokiran PRD ini juga disebut sebagai upaya penolakan proses elektoral sesuai kaidah demokrasi dan melanjutkan jalan institusi korup. 

Di sisi lain, koalisi lain bernama Aliansi Kebebasan Rakyat juga turut menolak dan mengecam pembatalan secara paksa status hukum PRD. Menurut aliansi tersebut mengatakan bahwa, "Pencabutan status hukum partai politik beberapa hari sebeum pemilihan umum pada 7 November mendatang tentu merusak hak konstitusi warga Nikaragua untuk memilih dan dipilih. Serta menggarisbawahi kurangnya keamanan hukum terkait proses elektoral lebih dari satu dekade lalu."

Aliansi yang menjadi representatif asosiasi pekerja dan pimpinan pelajar tersebut menginginkan rakyat Nikaragua dapat secara bebas dan damai memilih pemimpinnya sesuai prinsip bebas, adil, transparan, kompetitif dan diawasi. Serta ini disebut menjadi satu-satunya jalan untuk mencegah kembali terjadinya krisis nasional akibat tekanan dan pembatasan sejak April 2018, dikutip dari El Universo. 

Dilaporkan dari Aguajero, melalui Sekretaris Luar Negeri untuk Benua Amerika, Julie Chung menyerukan bagi negara demokrasi agar peduli dengan kejadian di Nikaragua, di mana hak rakyat Nikaragua untuk memilih dicabut. Chung mengatakan bahwa, "Pembatalan status hukum partai oposisi secara paksa oleh Dewan Elektoral Nikaragua sama dengan merusak hak rakyat untuk memilih pemimpin sesuai kredibilitas proses elektoral."

Di saat yang bersamaan, Presiden Daniel Ortega sudah memperingatkan Duta Besar AS untuk Nikaragua Kevin Sullivan agar tidak ikut campur dalam proses pemilu di negaranya. Bahkan Ortega juga mengatakan jika peringatan ini tidak hanya diberlakukan bagi dubes AS saja, melainkan juga negara lain yang hendak ikut campur, dilansir dari France24.