Jakarta, IDN Times - Jepang memberikan visa jangka panjang kepada dua perempuan Rusia yang meninggalkan negara mereka karena menentang invasi ke Ukraina, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut pada Minggu (30/7/2023).
Kedua wanita tersebut, yang berusia 20-an tahun, diizinkan untuk mengubah status tinggal jangka pendek mereka menjadi visa pelajar tanpa harus kembali ke negara asalnya. Adapun pengecualian khusus ini dibuat atas dasar pertimbangan pandangan politik.
Melansir Kyodo News, kedua sahabat asal Siberia timur ini memiliki ketertarikan pada budaya Jepang dan memutuskan untuk berangkat ke negara itu pada September lalu setelah Rusia memerintahkan mobilisasi militer parsial. Keduanya khawatir akan dipanggil untuk memberikan dukungan logistik jika tetap di sana.
Keduanya tiba di Jepang pada November setelah mendapatkan visa jangka pendek selama 90 hari. Setelah itu, mereka memperpanjang visa karena ingin mencari peluang untuk tinggal dalam jangka panjang.
Adapun perubahan status kependudukan mereka telah disetujui pada Mei.
Kedua wanita itu mengaku keselamatan mereka akan terancam apabila kembali ke Rusia. Pasalnya, mereka telah menggalang dukungan untuk Ukraina di media sosial dan saluran lainnya. Di Rusia, kebebasan berbicara sangat dibatasi dan gerakan anti-perang berpotensi menghadapi tindakan keras dari pemerintah.
Menurut para pendukung mereka, dua wanita tersebut akan belajar bahasa Jepang di sebuah sekolah kejuruan di Prefektur Chiba hingga Maret 2025.
Kedua wanita tersebut mengatakan kepada Kyodo News bahwa mereka berterima kasih kepada pendukung dan otoritas imigrasi Jepang karena telah memberikan kesempatan untuk tinggal lebih lama.
Menurut undang-undang imigrasi Jepang, status tinggal jangka pendek tidak dapat diubah kecuali ada "keadaan luar biasa". Dalam situasi normal, keduanya harus mengajukan visa baru di misi diplomatik Jepang di Rusia.
Seorang pejabat Badan Layanan Imigrasi mengatakan, kasus tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun pemberian status tinggal kepada dua wanita Rusia tersebut dapat dianggap sebagai pengecualian khusus.
"Kami belum pernah menangani kasus di mana (perubahan status dalam negeri) disetujui karena pandangan politik," kata Nao Wakamatsu, perwakilan dari Daiichi Sogo Group, perusahaan yang menawarkan layanan ahli administrasi dalam prosedur imigrasi.