Jakarta, IDN Times - Jepang dan China mencapai kesepakatan minggu ini untuk mengakhiri perselisihan yang sedang berlangsung terkait pembuangan air limbah dari pembangkit nuklir.
Pada hari Jumat, kedua negara Asia tersebut mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai untuk menyelesaikan ketidaksepakatan mereka mengenai pelepasan air limbah radioaktif yang telah diolah dari pembangkit nuklir Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik, serta larangan impor makanan laut Jepang oleh Beijing.
Newsweek melansir, perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, mengumumkan bahwa kedua negara telah mencapai "tingkat saling pengertian tertentu" dengan China setuju untuk mulai melonggarkan larangan impor makanan laut Jepang. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, China juga akan berpartisipasi dalam peningkatan pemantauan pembuangan air limbah Fukushima Daiichi di bawah kerangka kerja badan atom PBB.
Pada 24 Agustus 2023, Jepang mulai melepaskan air limbah radioaktif yang telah diolah dari pembangkit Fukushima, di mana terjadi pelelehan nuklir pada tahun 2011. Sebagai tanggapan, China memberlakukan larangan impor makanan laut dari Jepang, dengan alasan kekhawatiran bahwa pelepasan tersebut akan mengancam industri perikanan dan komunitas pesisir di bagian timur China. Langkah tersebut secara signifikan mempengaruhi ekspor makanan laut Jepang ke China.
Kishida menyatakan bahwa "secara alami, pemahaman kami adalah bahwa China akan secara bertahap melanjutkan impor produk laut dari Jepang," dengan mencatat bahwa impor tersebut akan memenuhi standar China, sama seperti produk dari negara lain.
Pejabat Jepang memuji kesepakatan ini sebagai terobosan, meskipun tidak ada jadwal yang diberikan untuk kunjungan pemantauan berikutnya atau kapan larangan makanan laut akan dicabut.
Kishida juga menekankan bahwa keamanan pembuangan air Jepang telah divalidasi secara menyeluruh dan mengatakan bahwa pemerintahnya akan terus mendesak China untuk mencabut larangan tersebut tanpa penundaan, dilansir REUTERS.
"Bagaimana menangani air yang terkontaminasi nuklir dari Fukushima adalah masalah politik sekaligus masalah ilmiah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers pada hari Jumat. "Kesepakatan bilateral antara China dan Jepang meletakkan dasar bagi komunitas internasional untuk menangani air yang terkontaminasi nuklir secara ilmiah, efektif, dan aman, serta merupakan pencapaian awal bersama dari komunitas internasional, terutama negara-negara pemangku kepentingan."
Pemerintah Hong Kong mengumumkan rencana untuk berkolaborasi dengan otoritas China daratan untuk mengumpulkan lebih banyak data dari Jepang dan menentukan apakah mereka dapat melonggarkan pembatasan impor Jepang berdasarkan bukti ilmiah. Sejak 24 Agustus 2023, Hong Kong telah melarang impor produk akuatik dari 10 prefektur Jepang, yang menjadi pukulan besar bagi ekspor perikanan Jepang.
Jepang telah mempertahankan bahwa pelepasan air tersebut aman, dengan mencatat bahwa Badan Energi Atom Internasional (IAEA) juga menyimpulkan bahwa dampak terhadap manusia dan lingkungan "sangat kecil."
Sikap Jepang bahwa larangan tersebut harus segera dicabut juga tetap tidak berubah, kata pejabat kementerian luar negeri, Hiroyuki Namazu, dalam sebuah pengarahan setelah pengumuman dari Kishida.
Tidak ada batas waktu yang jelas kapan pembatasan impor dari Beijing mungkin akan dicabut, atau langkah apa yang akan diambil untuk mewujudkannya, tambahnya.
IAEA menyambut baik kesepakatan tersebut.
"Saya ingin memuji pemerintah Jepang atas keterlibatannya yang terus-menerus dengan IAEA, dan pemerintah China atas konsultasi konstruktif yang diadakan dengan badan tersebut dalam mendukung proses bilateral yang mencapai hasil positif hari ini," kata Direktur Jenderal Rafael Grossi dalam sebuah pernyataan.
Pada Agustus 2023, Jepang mulai memompa lebih dari satu juta ton metrik air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit nuklir Fukushima Daiichi, yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Proses ini akan memakan waktu beberapa dekade untuk diselesaikan.