Jepang Naikkan Anggaran Militer dan Longgarkan Larangan Ekspor Senjata

24 Des 2023, 23:00 WIB

Bendera Jepang. (Unsplash.com/ Roméo A.)

Jakarta, IDN Times - Jepang menyetujui anggaran pertahanan sebesar 7,9 triliun yen (sekitar Rp860,6 triliun) untuk tahun fiskal 2024.

Rancangan anggaran awal untuk tahun fiskal berikutnya yang dimulai pada April melonjak 16,5 persen dari rekor tertinggi sebelumnya sebesar 6,8 triliun yen (Rp740,8 triliun) pada fiskal 2023. Ini menandakan peningkatan selama 12 tahun berturut-turut.

Rencana pengeluaran tersebut sejalan dengan keputusan pemerintah pada akhir tahun lalu, yang menggelontorkan dana gabungan sebesar 43 triliun yen (Rp4,6 kuadriliun) pada pengeluaran pertahanan dari tahun fiskal 2023-2027.

Jepang mengubah postur pertahanannya secara mendasar, guna meningkatkan kekuatan militernya di tengah tantangan keamanan di kawasan yang semakin berkembang.

Bertambahnya pengeluaran tahunannya tersebut hampir dua kali lipat menjadi 10 triliun yen (Rp1 kuadriliun). Ini pula menjadikan Jepang sebagai negara dengan belanja militer terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat (AS) dan China.

Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida juga melonggarkan peraturan ketatnya mengenai ekspor senjata. Ini berdasarkan perubahan Tiga Prinsip mengenai Transfer Peralatan dan Teknologi Pertahanan, termasuk dengan mengizinkan ekspor senjata dan komponen buatan Jepang di bawah lisensi asing ke negara tempat pemberi lisensi berada.

1. Perubahan kebijakan keamanan nasional Jepang

Keputusan kontroversial ini merupakan revisi terbaru pertama larangan ekspor senjata Tokyo, sejak pelonggaran sebelumnya pada 2014. Saat itu, Jepang menghapus kebijakan embargo senjata yang dipertahankan berdasarkan konstitusi penolakan perang, di tengah kondisi keamanan yang semakin parah akibat ketegangan geopolitik dengan China, Rusia, dan Korea Utara (Korut).

"Kami berharap dapat berkontribusi untuk mempertahankan tatanan internasional yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum, serta untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik," kata Kishida, seraya menambahkan bahwa tidak ada perubahan pada prinsip Jepang sebagai negara pasifis, dikutip dari AP News pada Sabtu (23/12/2023).

Keputusan tersebut disetujui oleh kabinet Jepang pada Jumat ini. Jepang juga berencana untuk mengekspor unit sistem pencegat rudal PAC-3 atau Patriot ke AS, yang diproduksi di dalam negeri berdasarkan lisensi perusahaan-perusahaan AS. Ini akan menjadi ekspor persenjataan yang pertama berdasarkan Undang-Undang Pasukan Bela Diri Jepang, sejak Tiga Prinsip ditulis pada 2014, NHK News melaporkan.

Upaya melengkapi stok AS, meningkatkan spekulasi bahwa Patriot buatan Jepang mungkin akan dikirim ke Ukraina. Adanya pelonggaran ini juga membuka jalan bagi ekspor di masa depan ke AS, Inggris, dan enam negara pemberi lisensi Eropa yang melibatkan puluhan senjata dan komponen mematikan, termasuk F-15 dan mesin jet tempur.

Selain itu, pelonggaran aturan ekspor senjata akan membantu Jepang untuk memperkuat industri pertahanannya yang lemah dengan mengembangkan teknologi dan peralatan senjata.

2. Berikut laporan alokasi anggaran militer Jepang

Potret kapal perang Jepang. (twitter.com/jmsdf_pao_eng)

Tokyo mengucurkan lebih dari 70 miliar yen (Rp7,6 triliun) pada 2024 untuk pengembangan jet tempur generasi berikutnya bersama Inggris dan Italia. Namun, penyediaan produk yang dikembangkan bersama mitra internasional ke negara ketiga belum disetujui, karena partai-partai yang berkuasa di Jepang gagal menyepakati masalah ini, dilansir Kyodo News.

Untuk anggaran fiskal 2024, sekitar 734 miliar yen (Rp79,9 triliun) dialokasikan untuk mengembangkan apa yang disebut kemampuan serangan balik untuk mencapai sasaran di wilayah musuh, termasuk landasan peluncuruan rudal, dan senjata pertahanan yang dapat membidik kapal dan pasukan dari luar jangkauan tembak mereka.

Ini termasuk rudal jelajah Tipe-12 dan Tomahawk buatan AS, serta pengembangan rudal jarak jauh generasi berikutnya. Jepang juga akan mengucurkan dana 80 miliar yen (Rp8,7 triliun) untuk pengembangan peluru kendali hipersonik dengan jangkauan 3 ribu kilometer.

Jepang juga akan membangun dua kapal perusak Aegis tambahan untuk ditempatkan pada 2027-2028 dengan biaya menelan 373 miliar yen (Rp40,6 triliun).

3. Menteri Pertahanan Jepang memajukan pengerahan Tomahawk

Menteri Pertahanan Jepang, Minoru Kihara. (twitter.com/ModJapan_en)

Inti dari anggaran militer Jepang pada 2024 adalah pengerahan awal rudal 'kebuntuan', yang menurut para pejabat diperlukan untuk memperkuat pertahanan udara, terutama untuk melindungi pulau-pulau di barat daya Jepang jika terjadi konflik antara China-Taiwan.

Pada awal Desember, Menteri Pertahanan Minoru Kihara mengumumkan keputusan untuk memajukan pengerahan beberapa Tomahawk dan Tipe-12 pada akhir Maret 2026, setahun lebih cepat dari target awal.

Tokyo mengatakan langkah ini merupakan akibat dari fenomena keamanan saat ini, yang menyebabkan Jepang meningkatkan operasi gabungan dengan sekutu keamanannya, seperti AS, Australia, Inggris.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.