Jerman dan Prancis Ingin Percepat Dialog Damai Serbia-Kosovo

05 Sep 2022, 14:10 WIB

Presiden Prancis, Emmanuel Macron saat bertemu dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz. (twitter.com/Bundeskanzler)

Jakarta, IDN Times - Presiden Prancis Emmauel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, pada Minggu (4/9/2022), melayangkan surat kepada Presiden Serbia Aleksandar Vucic terkait dialog dengan Kosovo. Kedua pemimpin itu berniat mempercepat proses negosiasi damai Serbia-Kosovo.

Serbia dan Kosovo saat ini sudah memperbolehkan warga masing-masing negara masuk dengan kartu identitas. Namun, ketegangan masih berlanjut soal pemaksaan warga etnis Serbia di Kosovo untuk mengganti pelat nomor kendaraan RKS yang dikeluarkan pemerintah setempat.

1. Vucic harus menerima keputusan sulit demi normalisasi Serbia-Kosovo

Presiden Serbia, Aleksandar Vucic. (instagram.com/avucic)

Pernyataan di atas diungkapkan oleh Kantor Kepresidenan Serbia pada Minggu, seteleh menerima surat dari Macron dan Scholz. Surat tersebut menuliskan pentingnya penyelesaikan tensi Serbia-Kosovo di tengah konflik Rusia-Ukraina.

"Kami mengirimkan surat ini bersama untuk kepentingan krusial soal keamanan di Eropa dan kestabilan di kawasan Balkan Barat. Kami yakin bahwa di tengah agresi Rusia-Ukraina, kami harus melakukan langkah besar, sehingga perspektif Eropa kepada negara Balkan bisa terealisasi dan permasalahan regional dan bilateral dapat terselesaikan. Normalisasi hubungan Kosovo dan Serbia adalah hal penting di Balkan Barat," tulis dalam surat tersebut, dilansir dari N1.

Dalam surat tertulis juga bahwa Vucic harus siap menerima keputusan sulit terkait dialog antara Kosovo dan Serbia. Hal itu demi menciptakan percepatan proses perdamaian Serbia dan Kosovo.

"Tensi yang terjadi baru-baru ini menunjukkan langkah konstruktif sangat dibutuhkan, baik secara paktis maupun dalam level politik. Maka dari itu, kami menugaskan pensihat luar negeri dan kebijakan keamanan untuk mendukung Mirosalva Lajcak. Kami menugaskan ketiganya untuk berkunjung ke Kosovo dan Serbia demi mempercepat proses ini," tutur Macron dan Scholz.

2. Macron dan Scholz juga kirimkan surat ke PM Kurti

Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti. (twitter.com/albinkurti)

Di samping mengirimkan surat ke Presiden Vucic, Scholz dan Macron juga berkirim surat terkait dialog perdamaian Kosovo-Serbia kepada Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti, pada hari yang sama.

Sama seperti tulisan yang dikirim ke Vucic, kedua pemimpin negara terbesar di Uni Eropa itu menegaskan, penasihat luar negeri dan keamanan, Jens Plötner dan Emmanuel Bonne, akan membantu tugas Mirosalva Lacjak terkait dialog perdamaian Kosovo-Serbia.

Kurti juga diminta untuk bersiap menerima segala keputusan sulit, agar dapat menyelesaikan masalah kedua negara, termasuk untuk menormalisasi hubungan bilateral dengan Serbia, dilaporkan Euronews.

Pemimpin Prancis dan Jerman itu menekankan bahwa normalisasi penuh hubungan Belgrade dan Pristina penting untuk dicapai, demi mewujudkan stabilitas di kawasan Balkan Barat dan mempercepat masuknya kedua negara ke dalam Uni Eropa.

3. PM Serbia agendakan kunjungan ke Kosovo

Pada Jumat lalu, Perdana Menteri Serbia, Ana Brnabic, mengumumkan bahwa ia akan berkunjung ke Kosovo pada Senin (5/9/2022). Ia akan berkunjung bersama Kepala Pemerintahan Serbia di Kosovo, Petar Petkovic, ke beberapa wilayah, termasuk Mitrovica, Zvecan, dan Leposavic.

"Kunjungan PM Ana Brnabic ke Kosovo dan Metohija untuk memberikan pesan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Balkan Barat. Ini adalah satu-satunya cara agar warga Serbia di Kosovo dan Metohija bisa bertahan dan tinggal di sana," ungkap pemerintahan Serbia, dikutip N1.

Di sisi lain, PM Albania Edi Rama menyebut bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo adalah langkah positif di Balkan Barat dan merupakan keputusan yang tepat. Ia juga memperingatkan adanya pengaruh Rusia yang memanfaatkan ketidakstabilan kawasan tersebut.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.