Potret rapat Dewan Keamanan PBB (twitter.com/UN)
Pada 2017, China dan Rusia mendukung sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang lebih keras usai rentetan uji cobanya. Namun pada Mei, keduanya memveto pengajuan dari sekutu AS yang menginginkan lebih banyak hukuman atas peluncuran rudal balistik Korut versi terbaru.
Pejabat AS menuduh China-Rusia jadi penyebab gencarnya program uji coba senjata Korut. Keduanya dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai DK PBB dengan benar.
Daniel Russel, diplomat senior AS untuk Asia Timur, baru-baru ini mengatakan bahwa China pada akhirnya bisa menjadi faktor penghambat sanksi DK PBB terhadap Korut.
Menurutnya, hal itu bisa terjadi apabila Beijing merasa keamanan wilayahnya terancam secara langsung, dan itu tidak hanya disebabkan oleh tindakan Korut, tetapi dari penumpukan militer AS dan sekutunya yang bersiap untuk menghadapi Pyongyang.
"Bisa dibayangkan, dan saya tidak mengambil banyak penghiburan dari ini ... bahwa pada titik tertentu kemampuan Kim untuk meningkat akan terhambat oleh kepentingan keamanan nasional China sendiri," katanya.
"Itu kenyamanan yang dingin. Dan itu bukan strategi, tetapi apakah ada faktornya," tambah Russel dilansir Reuters.
Sehari sebelum pertemuannya dengan Xi Jinping, Biden akan menggelar pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol di Kamboja. Ia akan membahas bagaimana cara menanggapi program nuklir milik Korut.
Sullivan mengatakan, Biden berencana meninjau topik permasalahan Korut terdahulu bersama Kishida dan Suk-Yeol, lalu meminta pendapat dari kedua pemimpin itu untuk masalah yang ingin ia bahas bersama dengan Xi Jinping nanti.