Joe Biden Ampuni Veteran Militer yang Dihukum karena Jadi LGBTQ

Dalam pernyataannya, Biden mengaku memperbaiki kesalahan bersejarah dengan menggunakan otoritas grasi, untuk mengampuni banyak mantan anggota militer yang dihukum karena menjadi diri mereka sendiri.

"Meskipun mereka berani dan berkorban besar, ribuan anggota militer LGBTQ+ dipaksa keluar dari militer karena orientasi seksual atau identitas gender mereka. Beberapa warga AS yang patriotik ini diadili di pengadilan militer, dan telah menanggung beban ketidakadilan besar ini selama beberapa dekade," katanya, dilansir dari The Guardian. 

Presiden juga mengatakan langkah tersebut mengenai “martabat” dan “kesopanan”, dan memastikan budaya militer mencerminkan budaya negara.

Keputusan ini memungkinkan mantan militer yang dihukum karena pelanggaran orientasi seksual dapat mengajukan sertifikat pengampunan, yang akan membantu mereka menerima tunjangan yang ditahan.

“Pernyataan presiden ini memberikan jalan bagi Departemen Urusan Veteran untuk dapat memberikan perawatan dan tunjangan yang mereka peroleh kepada para veteran yang layak ini. Penentuan tunjangan secara individu bersifat khusus bagi veteran tersebut," kata pejabat senior AS.

“Kami mengetahui dari kantor pengacara Gedung Putih, pemerintah memperkirakan ribuan orang telah dihukum. Masih terlalu dini untuk mengetahui berapa banyak dari orang-orang tersebut yang kemudian mengajukan permohonan dan menerima sertifikat pengampunan, tapi Departemen Urusan Veteran berkomitmen untuk memastikan mereka menerima gaji dan tunjangan yang layak diterima," tambahnya.

Dilansir BBC, sodomi merupakan tindakan ilegal di kalangan anggota militer AS bahkan dengan persetujuan bersama. Aturan tersebut baru berubah setelah mantan Presiden Barack Obama mendekriminalisasi hubungan sesama jenis melalui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional satu dekade lalu.

Obama juga mencabut kebijakan "Jangan Tanya, Jangan Katakan" pada 2011. Dia mengizinkan anggota militer gay dan lesbian untuk bertugas secara terbuka di angkatan bersenjata.

Diperkirakan ada sekitar 100 ribu anggota militer LGBT yang dipecat antara Perang Dunia II hingga dicabutnya aturan “Jangan Tanya, Jangan Katakan”.

Sarah Kate Ellis, kepala eksekutif Aliansi Gay & Lesbian Melawan Pencemaran Nama Baik, memuji langkah itu.

“Ini adalah sinyal penting tidak hanya bagi ribuan warga AS LGBT pemberani yang berhak mendapatkan yang lebih baik karena membela negara kita, tapi juga bagi semua orang yang memahami bahwa keberagaman, rasa hormat, dan inklusi adalah nilai-nilai AS,” katanya.

Analisis Center for American Progress memperkirakan ada sekitar 79 ribu individu LGBT yang bertugas di militer AS pada tahun 2022.

Pada tahun lalu, Biden juga mengeluarkan proklamasi yang menandai peringatan 70 tahun "ketakutan lavender ”. Kebijakan masa lalu itu melarang warga LGBTQ+ bekerja di pemerintah federal karena dipandang sebagai risiko keamanan dan ada kekhawatiran orientasi seksual mereka rentan terhadap pemerasan.

Terkait aturan itu, ada 5-10 ribu pegawai federal LGBTQ+ yang diselidiki dan diinterogasi, dan kehilangan pekerjaan mereka akibat orentasi seksualnya.

“Jika kamu memikirkan periode sejarah di mana individu LGBTQ+ secara umum disingkirkan dari pemerintah federal, dalam dunia militer paralel yang juga terjadi selama ketakutan lavender, dan jadi keyakinan dari era tersebut memang tercakup dalam proklamasi ini," ujar pejabat senior pemerintah.