Joe Biden Tegaskan AS Dukung Kemerdekaan Israel dan Palestina

27 Jan 2021, 07:33 WIB

Ilustrasi (ANTARA FOTO/REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berkomitmen mendukung solusi dua negara (two-state solutions) demi mewujudkan kemerdekaan Israel dan Palestina.

“(AS) akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan, di samping negara Palestina yang layak,” kata pejabat Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Richard Mills dalam forum Dewan Keamanan PBB, dilansir dari Al Jazeera, Rabu (27/1/2021).

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki sebelumnya juga menyampaikan pernyataan yang sama.

“Presiden (Biden) berpandangan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan,” katanya.

1. Normalisasi hubungan AS dengan Palestina

Presiden Amerika Serikat Joe Biden di East Las Vegas Community Center di Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, Jumat (9/10/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)

Langkah pertama yang akan dilakukan Biden adalah normalisasi atau pemulihan hubungan AS dengan Palestina, antara lain dengan membuka kembali misi diplomatik yang sempat ditutup di bawah pemerintahan Donald Trump.

Pada saat yang sama Biden juga akan mendesak negara lain untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

"Pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel. Ini akan melibatkan pembaruan hubungan AS dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina," kata Mills.

Presiden AS ke-46, kata Mills, juga berencana memulihkan program bantuan AS untuk mendukung pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

2. Sikap pemerintahan AS diprediksi tidak akan banyak berubah

Ilustrasi Palestina (Dok. Google Map)

Al Jazeera memprediksi politik luar negeri AS tidak akan banyak berubah, yakni akan tetap menjadi pendukung utama Israel. Namun, pemerintahan Biden diharapkan bisa menegaskan kembali posisi AS terkait pemukiman ilegal Israel yang menjadi penghalang perdamaian.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan AS akan tetap mempertahankan kedutaannya di Yerussalem. Di hadapan Senat beberapa hari lalu, Blinken menuturkan bila strategi utama AS untuk mewujudkan solusi dua negara tidak akan terpaku pada letak kedutaannya di Israel.

"Secara realistis, sulit untuk melihat prospek jangka pendek untuk melanjutkannya. Yang penting adalah memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengambil langkah-langkah yang membuat proses (perdamaian) yang sudah sulit menjadi lebih menantang,” katanya.

3. Pro-kontra kebijakan Trump terkait Israel

Mantan Presiden AS Donald Trump saat melakukan reli kampanye di Bandara Muskegon di Muskegon, Michigan, Amerika Serikat, Sabtu (17/10/2020) (ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria)

Sebagai informasi, pada 2018 lalu kebijakan Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem menuai kecaman. Kebijakan tersebut dianggap sebagai upaya Trump untuk melanggar Resolusi PBB dengan mendukung kemerdekaan Israel, namun mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.

Pada masa jabatannya, Trump juga memotong dana tahunan senilai 360 juta dollar AS atau sekitar Rp5 triliun yang ditujukan untuk The United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), yaitu badan organisasi PBB yang menyediakan dukungan untuk pengungsi Palestina. Trump bahkan menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington D.C pada 2019.

Kendati begitu, di akhir jabatannya, langkah politik Trump menuai pujian karena membantu proses pemulihan hubungan Israel dengan negara-negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.

Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan pihaknya tidak memiliki penyesalan seiring terdepaknya Trump dari kursi kepemimpinan.

“Tidak ada penyesalan dengan kepergian Trump, karena dia telah menjadi sumber dan sponsor terbesar atas ketidakadilan, kekerasan, dan ekstremisme di dunia, sekaligus mendukung pendudukan Israel dalam agresi terhadap orang-orang Palestina,” kata Fawzi.