Ilustrasi tembok perbatasan. (Unsplash.com/Barbara Zandoval)
Pembangunan dikritik karena mengabaikan lusinan undang-undang federal, termasuk Undang-Undang Udara Bersih dan Undang-Undang Air Minum yang Aman. Hal itu membuat marah para pemerhati lingkungan, yang mengatakan bahwa bangunan akan merusak habitat tumbuhan dan hewan yang terancam punah.
“Sungguh menyedihkan melihat Presiden Biden mengambil tindakan seperti ini, mengesampingkan undang-undang lingkungan hidup yang menjadi dasar negara kita dan membangun tembok perbatasan yang tidak efektif untuk membunuh satwa liar,” kata Laiken Jordahl, aktivis konservasi di Pusat Keanekaragaman Hayati.
Dilansir Associated Press, ini bukan pertama kalinya tembok perbatasan dibangun di bawah pemerintahan Biden. Sebelumnya juga telah dikerjakan sekitar 20 kilometer di Lembah Rio Grande. Ada juga proyek skala kecil lainnya untuk mengisi celah yang masih terbuka dari kegiatan konstruksi sebelumnya di tembok perbatasan.
Namun, tembok perbatasan identik dengan kebijakan imigrasi saat pemerintahan Donald Trump. Dia mengatakan ingin membangun tembok dan meminta Meksiko membayarnya, kemudian mengumumkan keadaan darurat nasional untuk mendanai pembangunan.
Keputusan Biden melanjutkan pembangunan dianggap menyetujui kebijakan Trump, yang saat ini merupakan kandidat terdepan dalam pencalonan presiden dari Partai Republik untuk pemilu tahun depan.
“Seperti yang sering saya katakan, selama ribuan tahun, hanya ada dua benda yang terus berfungsi, roda dan tembok! Akankah Joe Biden meminta maaf kepada saya dan Amerika karena membutuhkan waktu begitu lama untuk mengambil tindakan. Saya akan menunggu permintaan maafnya!” Kata Trump di platform media sosialnya.