Jokowi Ngaku Ditelepon PM Negara Lain, Minta Dikirimkan Minyak Goreng

14 Jun 2022, 17:20 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika memberikan pidato di acara rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2022. (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku bahwa dua hari lalu dihubungi seorang Perdana Menteri dari negara lain. Namun, ia tak mau buka suara siapa Perdana Menteri yang dimaksud.

"Beliau meminta-minta betul, agar kita dalam sehari dua hari ini mengirimkan minyak goreng. Karena stok kami (mereka) betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang, maka akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung ke krisis politik," kata Jokowi menirukan ucapan Perdana Menteri tersebut, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, (14/6/2022).

Cerita itu disampaikan Jokowi ketika berpidato di acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022.

Awalnya, Jokowi meminta jajarannya menyiapkan ketersediaan stok pangan. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan mengingat kebutuhan energi Indonesia besar lantaran luasnya negara ini. Apalagi separuh dari energi yang dipasok untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dengan cara impor.

"Tetapi, ancaman krisis pangan ini sebenarnya juga bisa dijadikan peluang karena lahan kita yang besar, banyak yang belum dimanfaatkan dan belum produktif," ujar dia.

Krisis serupa, kata Jokowi, sudah terjadi lebih dulu di Sri Lanka. Bahkan, menurut Badan Moneter Dunia (IMF), akan ada 60 negara yang ambruk akibat hal ini.

"Yang sudah pasti (ambruk) diperkirakan ada 40. Inilah ketidakpastian-ketidakpastian yang saya sampaikan tadi," kata dia.

Lalu, apa pesan Jokowi supaya situasi perekonomian Tanah Air tidak ikut ambruk? Terlebih angka inflasi di Indonesia sudah menembus 4 persen.

1. Jokowi minta jajarannya lebih pintar, tak banyak lakukan impor barang

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (kiri) ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah bersama Menteri BUMN Erick Thohir. (www.instagram.com/@erickthohir)

Jokowi berpesan kepada jajarannya agar belanja pemerintah fokus kepada tiga hal. Pertama, bisa memberikan nilai tambah. Kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

"Jadi, belanja itu harus mampu memicu pertumbuhan ekonomi," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ketiga, belanja pemerintah harus efisien. Jokowi pun berharap belanja barang pemerintah lebih mengutamakan produk buatan dalam negeri, bukan impor.

"Jangan sampai kita ini memiliki APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Rp2.714 triliun, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Rp1.197 triliun, malah beli produk impor. Ini uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPH (Pajak Penghasilan) badan, perorangan, karyawan dari pihak ekspor hingga PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dikumpulkan dengan cara yang tak mudah. Bodoh sekali kita," kata Jokowi.

Jokowi mengakui dirinya jengkel lantaran tahu para pembantunya pintar, tetapi malah tetap melakukan impor. Padahal, produk serupa sudah tersedia di dalam negeri.

"Nilai tambahnya malah negara lain yang dapat. Lapangan kerja juga malah tersedia bagi orang lain. Apa ini namanya gak bodoh?" kata dia lagi.

2. Jokowi minta BPKP awasi pembelian barang harus buatan dalam negeri

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Jokowi juga berpesan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pembelian barang harus diprioritaskan buatan dalam negeri. Menurutnya, dengan membeli produk buatan dalam negeri, bisa ikut menggerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas seribu, tetapi karena dapat pesanan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat (jadi) 10 ribu, maka mau tidak mau dia akan (mampu) ekspansi pabrik dan memperluas industrinya. Artinya, pasti dia juga akan menambah tenaga kerja," kata Jokowi.

Ia pun yakin dengan cara demikian, maka sejumlah perusahaan di Tanah Air tak lagi membutuhkan suntikan dana dari investor luar. Selain itu, Jokowi juga minta agar BPKP mencoret 842 produk dari daftar e-catalog. Menurut Jokowi, ratusan produk yang semula ingin diimpor itu, sudah tersedia di dalam negeri.

"Coret 842 (produk) itu. Drop kalau memang sudah ada produknya di dalam negeri. Untuk apa masih dipasang di e-catalog? Ini lah tugasnya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.

3. Ancam bakal sanksi instansi yang tak penuhi target belanja produk dalam negeri

https://www.setneg.go.id

Di akhir pidatonya, Jokowi mengancam akan ada sanksi bagi instansi, kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah yang tak memenuhi target belanja produk dalam negeri. Gerakan untuk membeli produk dalam negeri sudah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022.

Dalam Inpres itu tertulis, setiap instansi harus merealisasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang atau jasa untuk menggunakan produk UMKM dan koperasi produk dalam negeri.

"Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan lima persen bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor," demikian salah satu isi di dalam Inpres itu.

Termasuk produk dalam negeri juga harus memenuhi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) paling sedikit 25 persen.

"Saya minta kepada BPKP untuk mengawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan," ucap Jokowi.