Jokowi Nyatakan Indonesia Siap Bicara dengan Junta Myanmar

11 Mei 2023, 14:10 WIB

Presiden RI Joko Widodo menyampaikan deklarasi KTT ASEAN ke-42. (dok. Youtube Setpres RI)

Jakarta, IDN Times - Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo menyatakan Indonesia siap berbicara dengan junta militer Myanmar untuk membantu meredakan konflik di negara tersebut.

“Indonesia siap berbicara dengan siapa pun, termasuk dengan junta militer dan semua pihak di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan dan yang penting adalah engagement bukan memberikan pengakuan. Saya tegaskan bahwa melakukan pendekatan bukanlah memberikan pengakuan,” kata Jokowi, dalam konferensi pers di Labuan Bajo, Kamis (11/5/2023).

Selama KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia tidak mengundang perwakilan dari Myanmar di level politik, sama halnya ketika Kamboja menggelar KTT ke-40 dan 41 tahun lalu di Phnom Penh. Kursi Myanmar tampak kosong selama di Labuan Bajo.

1. Persatuan ASEAN diperlukan

Para pemimpin ASEAN telah berkumpul di Labuan Bajo. (dok. Youtube Setpres RI)

Jokowi menegaskan, ASEAN harus bersatu untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik ini.

“Soal Myanmar, pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak dapat ditoleransi. Lima Poin Konsensus memandatkan ASEAN harus melakukan pendekatan dengan semua pihak, inklusivitas harus dipegang kuat oleh ASEAN karena kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan,” tutur Jokowi.

“Saya menyampaikan di pertemuan, kesatuan ASEAN sangat penting. Tanpa kesatuan, mudah bagi pihak lain untuk memecah ASEAN, dan saya yakin, tidak satu pun negara ASEAN menginginkan hal tersebut,” lanjut dia.

2. Tidak boleh ada pihak yang ambil untung dari konflik Myanmar

Situasi di Myanmar sampai saat ini sejak kudeta militer Myanmar awal Februari 2021 lalu. (Twitter.com/TostevinM)

Selain itu, Jokowi juga menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pun pihak yang mengambil keuntungan atau memanfaatkan situasi yang kini cukup pelik di Myanmar.

“Tidak boleh ada pihak di dalam atau luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” ucap dia.

3. Jokowi akui 5PC belum ada kemajuan signifikan

Pengunjuk rasa menggelar aksi protes terhadap kudeta militer di Kota Yangon, Myanmar, Sabtu (6/2/2021). Mereka menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi. ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj.

Saat membuka KTT ASEAN hari kedua tadi pagi, Jokowi mengakui bahwa sejak 2 tahun disepakati di Jakarta, 5PC belum ada kemajuan, terlebih untuk meredakan konflik di Myanmar.

“Saya harus terus terang bahwa implementasi 5PC belum ada kemajuan siginifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” tegas Jokowi.

“Yang ingin saya pastikan adalah bahwa isu Myanmar tidak boleh menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN. Pembangunan komunitas ini yang ditunggu oleh masyarakat ASEAN,” tandasnya.