Di Tengah Pandemik, Jokowi Usul Penerbangan Antar Negara ASEAN Dibuka

Sementara, usulan untuk membuat koridor perjalanan disetujui oleh Malaysia. Laman Nation Thailand, Sabtu (27/6) melaporkan negeri Jiran bersedia untuk membuka pintu bagi dua negara atau lebih. Dengan catatan negara itu tidak memiliki banyak kasus COVID-19 dan transmisi kasusnya rendah. 

Proposal yang disebut Malaysia sebagai "green bubble" itu sudah diajukan kepada Pemerintah Tiongkok, Singapura dan Brunei. Bahkan, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengatakan akan mempercepat proses tersebut dengan menyebutnya "fast lane."

"Memungkinkan dalam waktu dekat kita dapat membuka perbatasan antar negara ASEAN untuk meningkatkan pariwisata dan mendorong kembali sektor ekonomi bagi negara kita," kata PM Muhyiddin kemarin dan dikutip laman New Strait Times (NST). 

Ia kemudian memaparkan ASEAN mulai bisa mengurangi batasan dalam perjalanan antar negara khusus bagi orang-orang tertentu. Misalnya turis yang melakukan perjalanan dengan nilai ekonomi tinggi atau pelancong yang ingin berobat. 

Ia mengatakan menyetujui usulan itu karena perekonomian di hampir semua negara Asia Tenggara porak-poranda akibat krisis kesehatan masyarakat ini. Sehingga mendorong perekonomian di kawasan sudah sepatutnya menjadi prioritas utama. 

"Dengan begitu ketahanan rantai pasokan dan perdagangan bisa kembali normal," ujarnya lagi. 

Selain Malaysia, pemimpin ASEAN lainnya yang setuju adalah Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah. Namun, kedua negara itu berhasil mengendalikan pandemik COVID-19. Kondisi di dua negara itu berbeda jauh dengan situasi di Indonesia saat ini. 

Informasi terbaru yang menggembirakan yakni Singapura dan Malaysia sudah sepakat untuk membuka pintu perbatasan bagi kedua warganya. Namun, secara terbatas. Stasiun berita Channel News Asia, Sabtu (27/6) melaporkan kelompok warga yang diizinkan melintas antar negara terbatas hanya bagi individu yang sudah memiliki izin untuk bekerja di salah satu negara atau pengusaha. 

Ini merupakan salah satu poin yang disepakati oleh PM Singapura, Lee Hsien Long dan PM Muhyiddin Yassin. Kedua pemimpin sepakat membolehkan masing-masing warganya untuk bepergian dan boleh tinggal di negara tersebut untuk waktu tertentu. 

Namun, para pelancong akan diberlakukan syarat protokol kesehatan yang ketat dan wajib dipatuhi. Teknik pemberlakuan protokol kesehatan masih terus dibahas oleh pemimpin kedua negara dan harus disepakati oleh kedua pemerintahan. 

Sementara, di sisi lain, Pemerintah Indonesia akan mencoba untuk berdiskusi dan membuka kembali pintu penerbangan internasional ke empat negara yakni Tiongkok, Korea Selatan, Jepang dan Australia. Padahal, keempat negara itu masih menutup penerbangan internasional bagi negara yang memiliki transmisi COVID-19 dalam jumlah tinggi. 

Deputi Kemenko Kemaritiman, Odo Manuhutu mengatakan Kementerian Luar Negeri nantinya akan membuat kriteria dan persyaratan untuk "travel bubble" ini. Odo menjelaskan pentingnya Indonesia bisa membuka penerbangan internasional menuju keempat negara itu demi kepentingan bisa mendongkrak sektor pariwisata. Selain itu, Tiongkok dan Jepang menyumbang lebih dari sepertiga investasi asing langsung ke Indonesia pada tahun 2019 lalu. Sedangkan, turis dari Tiongkok dan Australia menyumbang 20 persen kunjungan turis asing yang melancong ke Tanah Air pada tahun lalu. 

"Sebagai tambahan, selain untuk kepentingan pariwisata, kami juga memiliki kepentingan yang tinggi di sektor bisnis dengan empat negara tersebut," ungkap Odo dalam jumpa pers virtual dan dikutip dari laman Asia Nikkei. 

Sementara, menurut epidemiolog dan kandidat doktor dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman mustahil bagi semua negara anggota ASEAN menerapkan koridor perjalanan atau travel bubble. Sebab, masing-masing negara ASEAN memiliki cara yang berbeda dalam merespons pandemik COVID-19. Hasilnya, tidak semua negara kini dalam kondisi yang sama dan berhasil mengendalikan pandemik COVID-19. 

"Masing-masing negara ini walaupun mereka di bawah kesatuan organisasi ASEAN tetap harus memprioritaskan untuk melindungi warga negaranya dari COVID-19. Jadi, tidak mungkin menerapkan koridor perjalanan di saat respons dalam menghadapi pandemik tidak setara," ungkap Dicky dan dikutip dari laman The Nation Thailand. 

Ia kemudian mengambil contoh Indonesia, saat ini angka total kasus positif COVID-19 masih terus naik. Bahkan, per harinya secara konsisten mencapai sekitar 1.000 kasus positif. Sementara, negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Brunei, dan Laos dalam beberapa pekan terakhir melaporkan nol kasus positif COVID-19. 

Oleh sebab itu, Dicky mengingatkan alih-alih fokus terhadap pemulihan ekonomi, sebaiknya ASEAN memprioritaskan untuk mengendalikan pandemik dulu. 

"Lihat saja ke kawasan lain. Uni Eropa misalnya, mereka tetap tidak memperlakukan negara anggotanya setara. UE membebaskan masing-masing negara anggota untuk membuat koridor perjalanan sesuai dengan status pandemik di masing-masing negara itu," tutur dia lagi.