Jumlah Korban Sipil Akibat Ranjau Meningkat di Ukraina dan Myanmar

Perjanjian Pelarangan Ranjau diadopsi pada 18 September 1997. Saat ini, terdapat 164 negara yang menandatanganinya. Terakhir adalah Palestina dan Sri Lanka yang bergabung pada 2017.

Namun, seiring dengan meningkatnya konflik, penggunaan ranjau darat juga telah meningkat. Dilansir VOA News, Rusia dan Ukraina telah menggunakan ranjau anti-personel secara luas sejak awal agresinya. 

Perang Ukraina-Rusia adalah kasus baru, di mana Rusia menggunakan ranjau secara luas di Ukraina, yang merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Kiev sendiri juga telah menggunakannya di Kharkiv.

"Hal ini telah menciptakan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana sebuah negara yang bukan pihak perjanjian menggunakan senjata di wilayah (anggota perjanjian)," kata Mark Hiznay, direktur asosiasi senjata di Human Rights Watch.

Hiznay mengatakan, apa yang terjadi di Ukraina belum pernah terjadi sebelumnya sejak traktat diadopsi. 

Laporan penggunaan ranjau, yang diterbitkan dengan judul Landmine Monitor 2023, menyoroti peningkatan signifikan di beberapa negara, terutama di Ukraina.

Dilansir HRW, militer Myanmar juga telah menggunakan senjata itu terus menerus sejak 1999.

Temuan lain dari laporan tersebut adalah kelompok bersenjata non-negara yang juga menggunakan ranjau anti-personel di lima negara. Mereka adalah kelompok bersenjata di Kolombia, India, Myanmar, Thailand dan Tunisia.

Ranjau darat adalah peledak yang membunuh atau melukai selama dan setelah konflik. Ranjau tidak dapat membedakan mana warga sipil dan militer. Ranjau yang tidak dibersihkan menyebabkan perpindahan penduduk, menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan, dan menghambat kegiatan pertanian.

Direktur ICBL Tamar Gabelnick mengatakan, traktat ranjau harus jadi landasan untuk membersihkan dunia dari ranjau dan pelarangan total terhadap penggunaannya.

"Satu-satunya cara agar masyarakat benar-benar aman dari bencana senjata ini adalah ketika semua negara telah bergabung dan sepenuhnya menghormati perjanjian tersebut," kata Gabelnick dikutip dari Reliefweb.

Katrin Atkins, editor laporan yang diterbitkan ICBL, mengatakan warga sipil menanggung dampak yang paling berat dalam konflik di dunia. Ini khususnya keberadaan ranjau yang tidak dibersihkan setelah konflik berakhir.

"Pembersihan ranjau darat bukan sekedar tujuan yang layak, atau kewajiban Perjanjian Pelarangan Ranjau, ini adalah keharusan kemanusiaan," kata Atkins.