Junta Militer Chad dan Oposisi Berdamai di Qatar

Mahamat Idirs Deby Itno adalah seorang jenderal yang merebut kekuasaan Chad setelah ayahnya meninggal terluka dalam pertempuran melawan FACT tahun lalu. Idris Deby Itno kemudian memimpin pemerintahan transisi yang didominasi militer.

Sejak bulan Maret, Qatar menginisiasi sebagai penengah antara pemerintahan militer dengan kelompok oposisi yang sebagian memiliki pasukan bersenjata.

"Kami sangat optimis. Kami senang hari ini bahwa kami menandatangani perjanjian damai," kata Fadoul Hissein dari Dewan Nasional untuk Reformasi, salah satu kelompok yang menandatangani kesepakatan itu dikutip Al Jazeera.

"Semua orang Chad akan senang dengan kesepakatan ini," imbuhnya berujar.

Dari 47 kelompok yang yang terlibat pembicaraan di Doha, 42 di antaranya sepakat untuk menandatangani perjanjian damai tersebut.

Qatar telah secara aktif menjadi penengah di antara pihak-pihak yang saling berlawanan di Chad. Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa keberhasilan perjanjian damai itu berasal dari peran aktif Qatar di wilayah regional dan internasional sebagai mediator.

"Kesepakatan ini membuka jalan bagi dimulainya dialog nasional, inklusif, dan berdaulat di Chad di ibu kota, N'Djamena, yang bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi nasional yang komprehensif," kata Kemenlu Qatar dilansir CNN.

Acara itu didahului dengan pidato Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Mereka yang hadir adalah delegasi pemerintah transisi, perwakilan kelompok oposisi dan Uni Afrika serta beberapa lembaga internasional.

Chad, salah satu negara di Afrika Tengah, meraih kemerdekaan pada tahun 1960. Tapi selama merdeka, negara itu hanya memiliki sedikit stabilitas. Presiden Idriss Deby Itno menjadi Presiden Chad selama 30 tahun sebelum terbunuh dalam pertempuan melawan kelompok oposisi FACT tahun lalu.

Dalam acara penandatanganan damai pemerintah militer dan kelompok oposisi, FACT sebagai kelompok utama, tidak ikut hadir. FACT juga menolak kesepakatan tersebut. Tapi dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan, dikutip dari Al Jazeera, FACT tetap bersedia untuk dialog di mana saja dan kapan saja.

Menteri Luar Negeri pemerintah militer Chad, Mahamad Zene Cherif, optimis bahwa perjanjian itu bakal mengarah pada perdamaian.

"Sebagian besar kelompok bersenjata menandatangani perjanjian ini dan mereka akan mengambil bagian dalam dialog nasional. Dan dialog nasional yang inklusif ini adalah forum untuk semua rakyat Chad," kata Cherif dilansir Reuters.