Junta Militer Mali Akhirnya Tunjuk Presiden Sementara Bah Ndaw

Pada awal Juni, puluhan ribu orang melakukan protes di jalanan kota Bamako menuntut mundurnya Presiden Ibrahim Boubacar Keita yang telah memimpin Mali sejak tahun 2013. Protes dipicu oleh berbagai permasalahan yang mengganggu stabilitas Mali, diantaranya penyimpangan pemilihan parlemen, masalah korupsi, kekerasan komunal, terorisme, hingga penanganan pandemi Covid-19.

Oposisi dan masyarakat Mali yang melakukan protes, menamakan diri mereka “Gerakan 5 Juni” (M5-RFP). Dipimpin oleh tokoh oposisi Mahmoud Dicko, gerakan ini menuntut reformasi politik dan ekonomi Mali, serta mundurnya Presiden Ibrahim Boubacar Keita, dilansir dari BBC.

Mendapat tekanan yang besar, Keita-pun turut melakukan dialog dengan perwakilan oposisi lewat mediasi ECOWAS. ECOWAS mengajukan pilihan untuk membentuk parlemen yang lebih proporsional, sedangkan pihak oposisi menginginkan Keita Mundur. Belum mencapai kata sepakat, Presiden Keita pada selasa (18/8) dikudeta oleh junta militer Mali.

Mengutuk tindakan kudeta itu, ECOWAS kemudian mengadakan pertemuan pertama dengan junta militer Mali pada Sabtu (22/8) membicarakan peralihan pemerintahan ke sipil serta pemulangan Keita dari penahanan pasca kudeta. Mengutip dari Al Jazeera, ECOWAS juga memberlakukan embargo terhadap Mali, berupa menutup perbatasan dan menghentikan aliran dana keuangan.

Junta militer Mali menyatakan setuju melepas Keita tapi menuntut masa transisi dengan kepemimpinan militer selama tiga tahun. ECOWAS bersikeras masa transisi tidak boleh dari satu tahun dan kekuasaan dikembalikan pada sipil. Kepemimpinan sipil yang lebih netral akan menjadi kunci stabilitas politik Mali dan keamanan regional.

Lebih lanjut, melansir dari Bloomberg, ECOWAS akhirnya melunak dengan memberikan waktu transisi maksimal 18 bulan namun menolak untuk kepemimpinan militer dan memberikan tenggat wakut bagi junta militer Mali untuk menunjuk presiden sementara hingga 15 September 2020.

Sampai batas waktu yang diberikan, kesepakatan itu gagal. ECOWAS akhirnya mengancam akan memberlakukan embargo total terhadap Mali apabila dalam kurun waktu satu minggu sejak tanggal 15 September, tuntutan tidak kunjung dipenuhi.

Terpilihnya Bah Ndaw, mantan Menteri Pertahanan Mali sebagai Presiden sementara membuka babak baru bagi pemerintahan Mali. Diketahui, pasca kudeta yang dilakukan junta militer, selama sebulan lebih pemerintahan Mali mengalami kekosongan.

Oposisi pemerintah sebelumnya, M5-RFP menyambut baik penunjukkan Bah Ndaw sebagai Presiden sementara. Dilansir dari Reuters, juru bicara M5-RFP, Nouhoum Togo yang pernah bekerja untuk Ndaw mengatakan “Ndaw adalah orang yang memiliki prinsip, setia, beriman dan seorang nasionalis yang mencintai negaranya, dia tidak bisa dimanipulasi.”

Sementara itu, ECOWAS belum memberikan tanggapan terkait terpilihnya Bah Ndaw sebagai Presiden sementara. Utusan ECOWAS, mantan Presiden Nigeria Goodluck Jonathan direncanakan baru akan mengunjungi Mali pada hari Rabu untuk menindaklanjuti kemajuan dari negoisasi kedua belah pihak.