Jakarta, IDN Times - Panglima Junta Militer Myanmar Min Aung Hlaing mengatakan, junta terbuka untuk negosiasi dengan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi untuk mengakhiri krisis politik di negara tersebut.
Aung San Suu Kyi sendiri digulingkan kepemimpinannya lewat kudeta militar pada 1 Februari 2021 lalu, dan dijebloskan ke penjara. Sejumlah tuduhan dilayangkan kepada Suu Kyi dan ia diancam 17 tahun hukuman penjara.
Min Aung Hlaing mengatakan, junta terbuka dengan negosiasi setelah proses hukum Suu Kyi selesai.
“Setelah proses hukum terhadapnya selesai, menurut hukum yang berlaku, kami akan mempertimbangkan negosiasi,” kata Min, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (20/8/2022).
Sementara itu, media sendiri dilarang menghadiri persidangan Suu Kyi. Pengacara Suu Kyi juga dilarang berbicara kepada media dan junta tidak memberikan indikasi kapan persidangan akan berakhir.
Tujuh tuduhan kasus korupsi dituduhkan ke Suu Kyi. Selain itu, ia juga dituduh melanggar UU rahasia resmi era kolonial.
Suu Kyi dihadapkan 15 tahun hukuman penjara, jika terbukti bersalah atas pelanggaran UU tersebut. Selain Suu Kyi, warga Australia juga menghadapi tuduhan yang sama yaitu ekonom bernama Sean Turnell.
“Junta bisa bersikap lunak jika pemerintah Australia bersikap positif,” ujar Min.
Ketika digulingkan, Suu Kyi langsung dijebloskan ke tahanan pada Februari 2021. Ia didakwa dengan serangkaian pelanggaran kriminal, termasuk penipuan saat pemilu.
Suu Kyi menyangkal semua tuduhan tersebut. Kelompok Hak Asasi Manusia di Myanmar juga menyebut tuduhan pengadilan adalah palsu.
Jika terbukti bersalah, Suu Kyi bakal dipenjara lebih dari 100 tahun atas sejumlah tuduhan yang dilayangkan junta.