Junta: Myanmar Gak Diundang ke KTT ASEAN karena Ada Intervensi Asing

17 Okt 2021, 07:01 WIB

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, menuding adanya ‘intervensi asing’ di balik keputusan ASEAN untuk tidak mengundang Perdana Menteri Myanmar sementara Min Aung Hlaing dalam KTT Asia Tenggara pada 26-28 Oktober 2021.

Zaw Min Tun menyebut ASEAN ditekan oleh Amerika Serikat (AS) dan perwakilan Uni Eropa (UE), dilansir kantor berita ANTARA, sebagaimana dilaporkan BBC.

"Intervensi asing juga bisa dilihat di sini. Sebelumnya, kami mengetahui bahwa beberapa utusan dari beberapa negara bertemu dengan Kementerian Luar Negeri AS dan menerima tekanan dari UE," ujar Zaw Min Tun pada Sabtu (16/10/2021).

1. ASEAN sepakat tidak mengundang Min Aung Hlaing

Gedung Sekretariat ASEAN (ASEC). (twitter.com/ASEAN)

ASEAN pada Jumat (15/10/2021) telah memutuskan untuk tidak mengikutsertakan pemimpin junta militer Myanmar dalam KTT akhir bulan ini. Keputusan itu merupakan respons ASEAN terhadap Min Aung Hlaing yang dianggap tidak berkomitmen dengan konsensus lima poin. Sebagai gantinya, seorang tokoh nonpolitik Myanmar akan diundang dalam pertemuan puncak tersebut.

"Karena tidak ada kemajuan yang cukup, serta khawatir atas komitmen Myanmar terkhusus dalam membangun dialog konstruktif di antara semua pihak, beberapa negara anggota ASEAN mengusulkan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali ke situasi normal," kata Brunei Darussalam yang saat ini menjabat sebagai Ketua ASEAN.

Pernyataan itu tidak menyebut Min Aung Hlaing atau nama tokoh lain yang akan diundang untuk menggantikannya.

2. ASEAN sebut ada wacana mengundang NUG

Pemimpin Myanmar yang dikudeta Aung San Suu Kyi (ANTARA FOTO/Ye Aung Thu)

Sejak pemerintahan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint dilengserkan pada 1 Februari lalu oleh junta militer Myanmar, kerusuhan terus terjadi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan, sedikitnya 1.100 orang meninggal dunia akibat bentrokan di berbagai wilayah.

Brunei juga mengonfirmasi bahwa beberapa anggota ASEAN setuju untuk mengundang National Unity Government (NUG), pemerintah tandingan yang diisi oleh politisi Liga Nasional Demokrasi yang dikudeta, dalam KTT tersebut.

Kementerian Luar Negeri Singapura mengatakan, langkah untuk mengecualikan Min Aung Hlaing adalah keputusan yang sulit, “tetapi perlu untuk menegakkan kredibilitas ASEAN.”

3. Stabilitas di Myanmar tak kunjung hadir karena junta tak punya komitmen

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I pada Januari 2021 lalu. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan, Indonesia termasuk negara yang mengusulkan untuk tidak mengundang pemerintah Myanmar pada KTT Asia Tenggara.

“Saya menggarisbawahi tidak ada kemajuan berarti dalam implementasi 5 poin konsensus. Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik, sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif,” tulis Retno melalui akun Twitter-nya.

Komitmen Min Aung yang lemah juga menghambat kerja Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam itu tak kunjung diberikan akses untuk menemui Aung San Suu Kyi.

Menurut Erywan, satu-satunya solusi untuk Myanmar adalah semua pihak yang bersengketa harus duduk bersama. Namun, junta bersikeras Erywan tidak bisa menemui pihak yang sedang menjalani persidangan.