Kabur dari Online Scam, 97 WNI Terlibat Kerusuhan di Kamboja

Dari 86 WNI yang ditahan, empat orang diduga terlibat dalam tindak kekerasan terhadap sesama pekerja selama kerusuhan terjadi. Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan oleh aparat kepolisian setempat.

“Empat orang sedang diperiksa karena diduga terlibat kekerasan terhadap sesama WNI,” ungkap Judha.

Sementara itu, puluhan WNI lainnya tengah menunggu hasil pemeriksaan. Jika tidak terbukti bersalah, Kemlu berharap mereka bisa segera dipulangkan ke Indonesia.

“Kami berharap jika pemeriksaan membuktikan tidak ada keterlibatan pidana, mereka bisa segera kembali ke Tanah Air,” ujarnya.

Sebagai langkah tanggap darurat, KBRI Phnom Penh telah memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan sanitasi kepada para WNI yang diamankan di kantor polisi. Otoritas Provinsi Kandal juga telah menyatakan komitmennya untuk memindahkan para WNI ke detensi imigrasi di Phnom Penh, sebelum akhirnya dideportasi ke Indonesia.

Kemlu menegaskan akan terus mengawal proses hukum dan pemulangan para WNI bersama pihak berwenang di Kamboja.

“Kami terus berkoordinasi agar hak-hak mereka tetap terlindungi,” kata Judha.

Kemlu mencatat, kasus WNI yang terjebak dalam sindikat penipuan online terus meningkat secara signifikan sejak 2020. Hingga kini, jumlahnya telah mencapai lebih dari 10 ribu kasus.

Judha menjelaskan, awalnya sebagian besar kasus hanya terjadi di Kamboja, namun kini meluas ke sembilan negara lain, termasuk Myanmar, Laos, Filipina, hingga Afrika Selatan, dan Belarus.

Judha menyebut, modusnya hampir sama: pekerjaan palsu dengan iming-iming gaji besar dan fasilitas lengkap, yang ternyata merupakan perbudakan digital dalam operasi penipuan online.

“Kasus seperti ini semakin kompleks karena lintas negara dan melibatkan jaringan kriminal transnasional,” tuturnya.

Kemlu RI terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara kawasan serta organisasi internasional untuk mencegah dan menindak sindikat perekrut ilegal.

“Ini bukan hanya soal perlindungan WNI, tapi juga soal memerangi kejahatan lintas batas,” ujar Judha.

Ia menambahkan, insiden di Chrey Thum menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja luar negeri tanpa kejelasan legalitas.

“Pemerintah sudah berulang kali mengingatkan, jangan berangkat sebelum yakin dokumennya sah dan perusahaan terverifikasi,” katanya.

Kemlu menegaskan akan terus mengawal proses hukum, kesehatan, dan kepulangan para WNI di Kamboja. Fokus utama saat ini adalah memastikan mereka aman dan tidak mengalami kekerasan tambahan selama proses hukum berjalan.

KBRI Phnom Penh juga telah menyiapkan langkah-langkah pemulangan segera setelah ada keputusan resmi dari otoritas setempat. Judha menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kamboja atas kerja sama dan fasilitasi selama penanganan kasus ini.

Ia juga menegaskan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat mekanisme pencegahan dan edukasi publik, agar WNI tidak lagi menjadi korban sindikat kejahatan digital.

“Kasus-kasus seperti ini adalah peringatan bagi semua pihak, bahwa perlindungan WNI bukan hanya reaktif, tapi harus juga preventif,” ucapnya.