Jakarta, IDN Times - Mobilisasi militer parsial yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak berjalan mulus. Terjadi banyak kekacauan dalam merekrut wajib militer yang akan dikirim perang ke Ukraina.
Di Khabarovsk, daerah timur jauh Rusia, komisaris militer di wilayah tersebut pada Senin (3/10/2022) dipecat karena keliru dalam mobilisasi. Sekitar setengah dari pria yang dimobilisasi terpaksa dipulangkan karena tidak memenuhi persyaratan.
Sejak Putin mengumumkan mobilisasi parsial pada 21 September, banyak peristiwa di Rusia yang terjadi. Ada yang melakukan protes, banyak yang melarikan diri ke luar negeri, ada pula yang keliru dalam merekrut wajib militer.
Di Khabarovsk, menurut Reuters, komisaris militer Yuri Laiko dipecat oleh gubernur wilayah, Mikhail Degtyarev. Pemecatan dilakukan karena terjadi kekeliruan dalam memanggil wajib militer di Khabarovsk tersebut.
"Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah, karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer," kata Degtyarev.
Dia juga mengatakan bahwa proses mobilisasi masih akan terus berjalan, meski Yuri Laiko telah dipecat.
Sejak mobilisasi diumumkan, dalam 10 hari terakhir, ada ribuan orang yang tiba di kantor pendaftaran militer di Khabarovsk. Pemulangan kembali setengah dari mereka yang dipanggil merupakan kasus kesalahan mobilisasi terbesar sejauh ini.
Melansir The Moscow Times, beberapa kasus orang yang dipulangkan adalah pria yang menderita skizofrenia dan ayah tunggal dengan anak-anak menderita cacat. Mereka telah secara keliru dipanggil untuk ikut serta wajib militer.
Pemulangan kembali tidak hanya terjadi di Khabarovsk, namun juga di wilayah Sakha. Pada Senin, mereka telah memulangkan 300 pria, karena terdaftar secara salah dalam wajib militer yang diumumkan.
Selain kekacauan karena kesalahan pemanggilan wajib militer, kekacauan lain yang terjadi adalah penolakan serius yang berujung protes dan ancaman kerusuhan.
Di wilayah Dagestan di Kaukasus Utara, protes tercepat dan terbesar terjadi karena menolak mobilisasi militer yang diumumkan Presiden Putin.
Melansir RFE/RL, pada 22 September, penduduk distrik Babayurt memblokir jalan raya federal, sementara kelompok lain di daerah yang sama menghadapi personel militer di kantor wajib militer setempat.
Kerusuhan bahkan terjadi di pemukiman Endirei di distrik Khasayurt, sebelum kemudian mencapai ibu kota Makhachkala.
Mereka yang melakukan protes di Dagestan didominasi oleh etnis Kumyks, etnis muslim berbahasa Turki yang jumlahnya sekitar 500 ribu orang.
"Banyak Kumyk yang pernah berperang. Dan beberapa telah terbunuh, dan ada banyak orang yang menolak untuk berperang. Beberapa dari mereka baru saja kembali dari perang dan sekarang mereka sedang dimobilisasi lagi," kata Denis Sokolov, spesialis studi etnis Kaukasus Utara dengan Free Russia Foundation.
"Mereka mengerti bahwa itu akan sangat sulit bagi mereka jika mereka dikirim kembali. Ibu, istri, dan saudara perempuan mereka tahu betul bagaimana itu bisa berakhir. Jadi konflik tidak bisa dihindari," tambahnya.