Kais Saied Menang Telak di Pemilu Tunisia yang Diboikot Oposisi 

Pemilihan presiden Tunisia kali ini diwarnai berbagai kontroversi. Lawan terdekat Saied, pengusaha Ayachi Zammel, hanya berhasil memperoleh 7,4 persen suara. Perolehan suara Zammel yang sangat rendah ini tidak terlepas dari fakta bahwa ia ditahan selama sebagian besar masa kampanye.

Dilanir dari The Guardian, Zammel dijatuhi hukuman penjara 12 tahun sebelum pemilihan berlangsung. Ia dituduh melakukan kejahatan terkait pemilu, meskipun detail tuduhan tersebut tidak diungkapkan secara jelas.

Kontroversi lain muncul terkait komisi pemilihan yang mengawasi jalannya pemilu. Anggota komisi ditunjuk langsung oleh Saied berdasarkan konstitusi baru yang ia usulkan. Hal ini memunculkan keraguan terhadap independensi dan kredibilitas komisi tersebut, dilansir dari ABC News,.

Partai oposisi utama Tunisia memutuskan untuk memboikot pemilihan. Mereka menganggap pemilu kali ini hanyalah sandiwara yang dirancang untuk melanggengkan kekuasaan Saied.

Sosok Saied tidak terlepas dari serangkaian kebijakan yang ia terapkan sejak berkuasa pada 2019. Pada 2021, Saied membubarkan parlemen yang terpilih secara demokratis dan menulis ulang konstitusi Tunisia untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden.

Sejak saat itu, Saied melancarkan gelombang penangkapan besar-besaran terhadap tokoh oposisi. Beberapa di antaranya termasuk mantan anggota parlemen Said Ferjani, yang masih ditahan hingga saat ini dengan akses terbatas kepada keluarga dan penasihat hukum mereka.

Dalam pidato kemenangannya, Saied menegaskan kembali niatnya untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan tersebut.

"Ini adalah kelanjutan dari revolusi. Kami akan membangun dan membersihkan negara dari para koruptor, pengkhianat, dan konspirator," ujar Saied, dilansir dari Al Jazeera. 

Hasil pemilihan ini memunculkan keprihatinan serius terhadap masa depan demokrasi di Tunisia. Negara ini sebelumnya dianggap sebagai contoh sukses dari gelombang pemberontakan Arab Spring yang melanda kawasan pada 2011.

Kelompok hak asasi manusia menilai bahwa Saied telah menghancurkan banyak kemajuan demokratis yang telah dicapai Tunisia sejak revolusi 2011. Mereka menganggap pemilihan kali ini sebagai tanda semakin kuatnya kecenderungan otoritarianisme di negara tersebut.

Keprihatinan serupa juga disuarakan oleh komunitas internasional. Juru bicara Komisi Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Nabila Massrali, menyatakan bahwa Uni Eropa mencatat kekhawatiran yang diungkapkan oleh banyak pihak di Tunisia mengenai integritas proses pemilihan.

Sementara itu, pengamat politik Tunisia, Sghayer Zakraoui, mengingatkan bahwa hasil pemilihan ini mirip dengan era pemerintahan mantan diktator Zine El Abidine Ben Ali. Bahkan, persentase suara yang diperoleh Saied lebih besar daripada yang didapatkan Ben Ali dalam pemilihan terakhirnya pada 2009, dua tahun sebelum ia digulingkan dalam revolusi rakyat.