Kamboja Kecam Sanksi AS Terhadap Pengusaha Ly Yong Phat

Kementerian Luar Negeri Kamboja mengklaim sanksi AS didasarkan pada laporan yang belum dikonfirmasi tentang kerja paksa yang terkait dengan penipuan investasi daring. Tuduhan itu dianggap "bermotif politik" dan bertentangan dengan semangat untuk memperkuat kerja sama bilateral dan rasa saling percaya.

"Departemen Keuangan gagal memberikan gambaran yang seimbang dan akurat tentang komitmen teguh Kamboja terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dan upaya yang gigih untuk memerangi perdagangan manusia dan kerja paksa," kata Kementerian Luar Negeri Kamboja, dikutip dari Associated Press.

Kementerian itu juga memuji peran Ly dalam memajukan pembangunan sosial-ekonomi negara selama beberapa dekade melalui perusahaan miliknya.

Hubungan Kamboja-AS telah lama tegang karena kritik Washington terhadap dugaan penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah, serta hubungan dekatnya dengan China.

Pada bulan Juni, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengunjungi Phnom Penh dan pertemuannya dengan pejabat Kamboja menunjukkan dimulainya pencairan hubungan antara kedua negara.

Bisnis milik LY yang menjadi target sanksi Departemen Keuangan AS adalah L.Y.P Group Co, O-Smach Resort, Garden City Hotel, Koh Kong Resort, dan Phnom Penh Hotel.

"Langkah itu dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia dan pelanggaran lainnya, sekaligus menghentikan kemampuan mereka untuk mengoperasikan skema penipuan investasi yang menyasar banyak individu yang tidak menaruh curiga, termasuk warga Amerika," kata penjabat Wakil Menteri untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Bradley Smith, dikutip dari Reuters.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja dan negara-negara lain di Asia Tenggara muncul sebagai episentrum industri kriminal terkait skema penipuan kripto dan skema lainnya, yang menyasar korban di seluruh dunia. Pelaku sering kali beroperasi dari kompleks yang dijalankan oleh sindikat China, yang mempekerjakan korban perdagangan manusia.

Jacob Sims, analis yang berbasis di Asia Tenggara yang memiliki spesialisasi dalam kejahatan transnasional dan isu hak asasi manusia, mengatakan sanksi tersebut mengirimkan pesan dari pemerintah AS bahwa penipuan paksa telah meningkat menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.

Sebuah kasino milik Ly telah digerebek setidaknya dua kali, dan pada kedua kesempatan tersebut pihak berwenang menyelamatkan orang-orang yang dipaksa bekerja di sana dalam penipuan pusat panggilan dan kegiatan terlarang lainnya.

Para korban mengaku dibujuk untuk datang ke O-Smach Resort dengan kesempatan kerja palsu, ponsel dan paspor mereka disita saat kedatangan, dan dipaksa bekerja dalam operasi penipuan.

Para korban juga melaporkan telah dipukuli, disetrum, dipaksa membayar uang tebusan yang besar, atau diancam akan dijual ke komplotan penipu daring lainnya.