Kamboja Mundur dari Perjanjian Kerja Sama dengan Laos-Vietnam

Hun Manet menyampaikan kelompok yang menentang perjanjian itu sebagai ekstremis, dan menuduh mereka menggunakan isu itu untuk memfitnah dan menyerang pemerintah serta membingungkan masyarakat.

“Misalnya, tuduhan bahwa pemerintah menyerahkan wilayah empat provinsi timur laut ke negara asing, dan sebagainya,” katanya dalam sebuah unggahan di media sosial pada Jumat (20/9/2024), dikutip dari Associated Press.

Dia mengatakan dalam 25 tahun terakhir negara telah membangun banyak prestasi dalam pembangunan empat provinsi, tapi pemerintahnya memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut karan mempertimbangkan kekhawatiran rakyat terhadap wilayah, juga karena kebutuhan untuk menarik senjata dari tangan para ekstremis guna mencegah mereka menggunakan CLV-DTA untuk menipu rakyat lebih lanjut.

Pemerintah Kamboja telah lama dituduh membungkam para kritikus dan lawan politik. Hun Manet menggantikan ayahnya, Hun Sen pada tahun lalu, yang telah berkuasa selama empat dekade. Setelah mundur, Hun Sen tetap menjabat kepala Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa dan sebagai pemimpin Senat.

Baru-baru ini beberapa aktivis mulai menyatakan kekhawatiran terkait program kerja sama tersebut, yang dianggap dapat menyebabkan Kamboja kehilangan wilayah atau kendali atas sumber daya alamnya ke Vietnam, dilansir dari Radio Free Asia.

Banyak warga Kamboja menganggap Vietnam sebagai musuh bersejarah. Wilayah Vietnam selatan saat ini sebagain besar merupakan wilayah yang dikenal Kamboja sebagai Kampuchea Krom, wilayah di bagian hilir Delta Mekong itu dulunya dikuasai oleh Kamboja.

Pemerintah telah meluncurkan inisiatif untuk mendanai perjalanan edukasi ke perbatasan bagi warga Kamboja yang khawatir tentang kehilangan teritorial.

Bulan lalu, warga Kamboja yang tinggal di Korea Selatan, Jepang, Prancis, Kanada, dan Australia, menggelar protes terhadap program CLV-DTA. Demonstrasi telah direncanakan untuk berlangsung di Kamboja pada 18 Agustus, tapi tidak pernah terlaksana setelah pemerintah mengerahkan pasukan keamanan dan menangkap lebih dari 30 orang.

Pemerintah telah mengumumkan pembentukan Yayasan Pengembangan Infrastruktur Perbatasan untuk membiayai proyek-proyek di daerah perbatasan terpencil. Terkat proyek ini sumbangan dibuka agar masyarakat dapat mengirimkan bantuan.

Hun Sen mengatakan pemerintah akan terus mengembangkan empat provinsi timur laut, melalui keanggotaannya di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan dalam Strategi Kerja Sama Ekonomi Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong, sebuah organisasi yang mencakup Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. 

Sor Sokhem, aktivis oposisi yang berbasis di Korea Selatan mengatakan menyambut baik keputusan pemerintah menarik diri.

"Itulah yang kami minta. Namun, pemerintah harus membebaskan semua aktivis yang ditangkap terkait CLV. Pemerintah telah melakukan banyak kesalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia," ujarnya.