London, IDN Times - Pemerintah Inggris menetapkan kebijakan sistem imigrasi lebih ketat sejak resmi keluar dari Uni Eropa. Mulai sekarang, Inggris tidak lagi menerima pekerja tak terdidik dan mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris.
Dilansir The Guardian, pemerintah mengaku ini adalah saatnya untuk "mengontrol penuh" perbatasan Inggris "untuk pertama kalinya dalam berdekade-dekade" serta untuk mengeliminasi "distorsi" yang disebabkan oleh kebebasan bergerak Uni Eropa.
Menurut pemerintah, dengan kebijakan ketat tersebut maka masa ketika para tenaga kerja dibayar murah untuk bekerja di pabrik, hotel maupun restoran akan berakhir. Sedangkan para pelaku industri dan pemilik bisnis menuding London berusaha memporak-porandakan ekonomi.
Mereka memperingatkan pemerintah akan adanya konsekuensi "sangat buruk" seperti hilangnya lapangan pekerjaan dan penutupan pabrik-pabrik akibat dari kebijakan itu. Para politisi dari Partai Buruh dan Liberal Demokrat mengecamnya. Para pekerja sektor kesehatan yang tergabung dalam Unison menilai itu "melahirkan bencana absolut di sektor layanan kesehatan".
Signifikansi kebijakan itu terhadap Uni Eropa juga dianggap besar. Pasalnya, Kementerian Urusan Dalam Negeri menegaskan bahwa warga Uni Eropa akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang bukan ketika berada di Inggris. Ini langsung diimplementasikan begitu perjanjian Uni Eropa dan Inggris berakhir pada 31 Desember.
Menurut aturan yang baru, pekerja terdidik adalah orang-orang yang bersekolah sampai ke level-A dalam sistem pendidikan Inggris atau Skotlandia. Profesi pelayan dan beberapa jenis pekerjaan di bidang pertanian akan dihilangkan dari kategori terdidik, tapi ada tambahan baru yaitu tukang kayu, tukang plester, dan pengasuh bayi.
Bagi yang berharap untuk bekerja di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), wajib mendapatkan minimal 70 poin yang didapat, antara lain, dari tawaran pekerjaan oleh sponsor yang disetujui (20 poin), keahlian berbahasa Inggris (20 poin) dan mempunyai gelar PhD di subyek yang relevan. Minimum penghasilan adalah Rp364 juta per tahun.
Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel mengatakan kepada program BBC Breakfast bahwa pemerintah melakukan ini untuk "menyemangati orang-orang dengan bakat yang tepat" dan "mengurangi jumlah orang yang datang ke Inggris dengan tingkat pendidikan rendah".
Dia juga menambahkan bahwa pemilik usaha bisa merekrut pegawai dari delapan juga pekerja potensial Inggris yang "tidak aktif secara ekonomi". Pemerintah Inggris sendiri menegaskan tak akan membuka jalur lain bagi para pekerja berpendidikan rendah atau yang bergaji rendah.
Inggris menyuruh pemilik usaha untuk "beradaptasi" untuk mengakhiri kebebasan bergerak antara Inggris dan Uni Eropa. Pemerintah pun berargumen bahwa yang mereka lakukan saat ini adalah mewujudkan Brexit seperti yang diminta oleh warga ketika referendum dan pemilu.
Baca artikel menarik lainnya di IDN App. Unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb