Ottawa, IDN Times - Parlemen Kanada memutuskan secara penuh untuk mencopot gelar warga negara terhormat yang sempat diberikan kepada pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, pada Kamis (27/9). Gelar tersebut diterima Aung San Suu Kyi dari pemerintah Kanada pada 2007 lalu.
Seperti dilaporkan kantor berita CBC, keputusan untuk tak lagi mempertahankan gelar kehormatan peraih Nobel Perdamaian itu karena ia dirasa ikut bertanggung jawab dalam krisis Rohingya. Aung San Suu Kyi dianggap lakukan pembiaran terhadap aksi brutal militer yang menyebabkan sekitar 700.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.
Juru bicara Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland, Adam Austen, mengatakan kepada media bahwa pencopotan gelar itu sudah terjadi. "Pada 2007, DPR menganugerahkan status warga Kanada terhormat kepada Aung San Suu Kyi. Hari ini, mereka sepakat meresmikan pencopotan status itu," ujarnya.
Keputusan mengenai status terhormat Aung San Suu Kyi diambil menyusul langkah parlemen pada minggu lalu yang menyebut krisis Rohingya di Rakhine sebagai genosida. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, sendiri juga sempat mengusulkan agar status kehormatan Aung San Suu Kyi dicabut.
Meski begitu, ia meragukan ini akan berdampak banyak terhadap penyelesaian konflik di Myanmar. Austen sendiri menegaskan pemerintah Kanada "akan terus mendukung warga etnis Rohingya dengan menyediakan bantuan kemanusiaan, memberikan sanksi kepada jenderal-jenderal Myanmar serta menuntut mereka yang bertanggung jawab agar dihukum oleh badan internasional yang kompeten".
Tim Pencari Fakta yang diutus Dewan HAM PBB merilis laporan setebal 444 halaman yang menyebut pejabat militer Myanmar melakukan "kejahatan terberat dalam hukum internasional"—atau dengan kata lain genosida—serta menuntut mereka diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Dua pengungsi Rohingya di Indonesia yang ditemui IDN Times, Muhammad Shuaibe dan Arfat, pun menilai Aung San Suu Kyi bertanggung jawab atas krisis di Rakhine. "Dia diam saja lho. Berarti dia juga salah, kan? Kerja dia dulu kan soal human rights. Kalau human rights ya jangan lihat siapa dia. Dulu dia dapat [kekuasaan] itu karena Muslim. Banyak Muslim yang dukung dia," tutur Shuaibe.
Sedangkan Arfat menyimpulkan bahwa Aung San Suu Kyi "tidak berani" melawan militer karena kepentingan kekuasaan. Arfat yakin Aung San Suu Kyi "merasa malu" karena tidak bisa menjalankan otoritas moralnya sebagai pemenang Nobel Perdamaian. "Dia gak ngomong jelas [soal krisis Rohingya] karena takut sama tentara," ucapnya.