Kanada Tuntut Paus Fransiskus Minta Maaf ke Pribumi

03 Jun 2021, 18:43 WIB

Paus Fransiskus, Rabu (2/6) dituntut untuk minta maaf kepada masyarakat pribumi Kanada. (Twitter.com/Catholic News Service)

Ottawa, IDN Times - Ditemukannya 215 sisa jenazah di bekas sekolah asrama di British Columbia pekan lalu, membuat masyarakat adat Kanada merasakan luka lama yang muncul kembali. Sisa jenazah itu diketahui setelah dideteksi dengan sensor penembus tanah. Hingga kini belum ada yang digali.

Sisa jenazah tersebut adalah anak-anak dari masyarakat pribumi Kanada yang diambil paksa oleh pemerintah dalam program asimilasi yang berjalan sejak awal abad-20 sampai sekitar tahun 1970an. Mereka banyak mendapatkan diskriminasi dan tindakan kekerasan.

Karena pengelola sekolah asrama tersebut adalah gejera Katolik, saat ini masyarakat pribumi Kanada menuntut Paus Fransiskus untuk meminta maaf atas luka yang ditimbulkan masa lalu itu. Pemerintah Kanada secara resmi telah meminta maaf kepada masyarakat pribumi pada tahun 2008 dan mengakui kesalahannya.

1. Paus secara pribadi tidak dapat meminta maaf, kata Waligereja Kanada

Pada 30 Mei 2021, orang-orang terlihat memperingati temuan 215 jenazah anak-anak di bekas sekolah asrama Kamloops di Kanada (Twitter.com/Tina Taphouse)

Sebagai upaya berdamai dengan sejarah kelam masa lalu, Kanada telah membentuk komisi yang bernama Truth and Reconciliation Commission. Komisi ini bertugas untuk menyelidiki tindakan buruk pemerintah Kanada terhadap masyarakat pribumi. Selama penyelidikan dan penelitian, mereka telah membuat setidaknya 94 rekomendasi berdasarkan berbagai temuan yang didapatkan.

Salah satu rekomendasi dari komisi tersebut, menurut The Guardian, adalah menuntut Paus Fransiskus untuk meminta maaf kepada masyarakat adat Kanada karena peran gereja Katolik dalam mengelola sekolah asrama.

Pada tahun 2018, Waligereja Katolik Kanada dalam sebuah konferensi pers mengatakan bahwa Paus tidak dapat secara pribadi meminta maaf atas sekolah-sekolah asrama, meskipun ia tidak menghindar dari mengakui ketidakadilan yang terjadi.

Lebih dari 150.000 anak-anak pribumi Kanada dipaksa untuk bersekolah asrama yang dikelola gereja. Itu adalah bagian dari program asimilasi yang didanai pemerintah Kanada. Mereka dipaksa pindah keyakinan dan tidak diizinkan berbicara dengan bahasa asli. Banyak yang mendapatkan tindakan kekerasan. Diperkirakan, 6.000 anak-anak tersebut meninggal dunia dengan berbagai sebab.

2. Paus Fransiskus dinilai perlu mengeluarkan permintaan maaf kepada masyarakat adat Kanada

Sebanyak 215 sisa jenazah anak-anak pribumi itu ditemukan dengan pemindaian sensor tembus tanah di Kamloops Indian Residential School, di British Columbia, Kanada. Itu adalah fasilitas sekolah terbesar di Kanada dan dioperasikan oleh Gereja Katolik Roma antara tahun 1890 dan 1969. Pemerintah Kanada mengambil alih sebagai sekolah sampai tahun 1978.

Penemuan sisa jenazah anak-anak yang terbaru itu, telah membuat tokoh-tokoh masyarakat pribumi kembali menyuarakan pendapat mereka agar Paus meminta maaf atas peran gereja Katolik dalam program tersebut.

Desakan agar Paus meminta maaf juga muncul dari pejabat Kanada. Melansir dari laman Associated Press, Carolyn Ann Bennett, Menteri Hubungan Masyarakat Adat Kanada mengatakan bahwa Paus Fransiskus perlu mengeluarkan permintaan maaf resmi atas peran yang dimainkan Gereja Katolik dalam sistem sekolah asrama Kanada.

"Mereka ingin mendengar Paus minta maaf," kata Ann Bennett.

Sedangkan Marc Miller yang menjabat sebagai Menteri Layanan Masyarakat Adat Kanada berkomentar "saya pikir memalukan bahwa itu belum dilakukan hingga saat ini. Ada tanggung jawab yang terletak tepat di pundak para uskup Katolik Kanada," katanya menambahkan.

Pada hari Rabu (2/6) Uskup Agung Vancouver, Michael Miller, menyampaikan permintaan maaf. Ia menulis di media sosial "untuk menyampaikan permintaan maaf saya yang mendalam dan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga dan komunitas yang telah hancur oleh berita mengerikan ini."

Selain itu, Uskup Agung Vancouver juga mengakui bahwa "gereja tidak diragukan lagi salah dalam menerapkan kebijakan kolonialis pemerintah yang mengakibatkan kehancuran bagi anak-anak, keluarga dan masyarakat."

3. PM Justin Trudeau berjanji untuk melestarikan kuburan dan mencarikan tempat pemakaman potensial

Temuan sisa jenazah 215 anak-anak pribumi di bekas sekolah Kamloops telah membuat perwakilan masyarakat adat menemui PM Kanada Justin Trudeau. Mereka mengatakan berencana mengirim ahli forensik untuk mengidentifikasi dan memulangkan sisa jenazah tersebut.

Justin Trudeau juga mengatakan bahwa pemerintah Kanada akan membantu melestarikan situs kuburan dan mencarikan tempat pemakaman yang layak untuk para korban. Meski begitu, Trudeau dan para menterinya tetap menyerahkan keputusan kepada masyarakat pribumi sendiri, seperti apa pilihan mereka.

Melansir dari laman media Kanada, Ctv News, David Lametti yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman mengatakan dia terbuka dengan gagasan untuk mempertimbangkan jalan hukum yang berbeda, khususnya kemungkinan melindungi situs-situs ini dan mengkriminalisasi siapa pun yang mungkin mencoba merusaknya.

Lametti menegaskan bahwa jaksa penuntut umum dan kepolisian secara terbuka siap untuk menindak secara pidana jika diminta bagi siapapun yang mencoba merusak atau menyembunyikan bukti fakta situs-situs kuburan tersebut.

Sejauh ini, sudah ada dana yang disiapkan untuk melanjutkan pencarian kuburan tak bertanda di seluruh negeri. Dana tersebut berjumlah 27 juta dolar Kanada atau setara Rp.320 miliar yang diputuskan dalam program tahun 2019 lalu.

Murray Sinclair, mantan ketua komisi Truth and Reconciliation Commission, berpendapat bahwa akan lebih banyak situs kuburan tak bertanda yang akan ditemukan. Sinclair memberikan penjelasan bahwa "kami tahu ada banyak situs yang mirip dengan Kamloops yang akan terungkap di masa depan. Kita harus mulai mempersiapkan diri untuk itu," ujarnya.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.