Kanada vs China, Adu Pernyataan soal HAM

Dilansir Al Jazeera, Lebih dari 40 negara mendesak China untuk mengizinkan kepala HAM PBB, Michelle Bachelet dan pengamat independen lainnya mendapatkan 'akses langsung, bermakna, dan tak terbatas' ke wilayah barat Xinjiang serta mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Pernyataan bersama tersebut ditujukan oleh Dewan HAM PBB di Jenewa yang dibacakan oleh Duta Besar Kanada Leslie Norton atas nama negara-negara, termasuk Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Spanyol, dan Amerika Serikat.

Pada pernyataan yang disebutkan, "Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan warga Uighur dan anggota minoritas lainnya serta pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uighur."

Dikutip dari The Guardian, Pernyataan yang dipimpin Kanada mengutip laporan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, dan pemisahan anak dari orang tuanya secara paksa.

Dilansir Reuters, Jiang Yingfeng, seorang diplomat senior di misi China untuk PBB di Jenewa pada hari Selasa, menolak pernyataan tersebut dan dianggap sebagai campur tangan yang didorong oleh 'motif politik'.

"Kami menyambut baik kunjungan Komisaris Tinggi ke Xinjiang, China. Kunjungan ini guna mempromosikan pertukaran dan kerja sama daripada penyelidikan berdasarkan apa yang disebut praduga bersalah," ungkap Yingfeng kepada dewan tanpa memberikan batas waktu.

Dari laporan yang dilansir Al Jazeera, China membantah telah menganiaya warga Uighur yang pernah menjadi mayoritas di tanah air leluhur mereka sampai gelombang etnis Han China mulai bermigrasi di sana dengan dukungan negara. China membantah semua tuduhan pelecehan terhadap warga Uighur dan Muslim Turki lainnya dan mengatakan kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan guna memerangi 'ekstremisme agama'.

Perwakilan Beijing pun membacakan pernyataan atas nama sekelompok negara yang mengatakan mereka "sangat prihatin dengan pelanggaran HAM yang serius pada masyarakat adat di Kanada".

Menurut PBB, Belarus, Iran, Korea Utara, Rusia, Sri Lanka, Suriah, dan Venezuela termasuk di antara penandatanganan bersama. 

"Secara historis, Kanada merampok tanah penduduk asli mereka, membunuh mereka, dan melenyapkan budaya mereka," ungkap pernyataan tersebut yang merujuk pada penemuan baru-baru ini dari 215 kuburan tak bertanda di bekas sekolah perumahan di Kanada Barat, salah satu dari banyak sekolah asrama yang didirikan seabad yang lalu untuk mengasimilasi paksa masyarakat adat Kanada.

"Kami menyerukan penyelidikan menyeluruh dan tidak memihak terhadap semua kasus di mana kejahatan dilakukan terhadap masyarakat adat, terutama anak-anak," ungkap pernyataan itu.

Perwakilan Belarus juga membacakan pernyataan bersama lain atas nama 64 negara yang mendukung China dan menekankan bahwa Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet adalah urusan dalam negeri China.

Dilansir Al Jazeera, Sementara itu di ibu kota Kanada, Ottawa, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau kemudian mengutuk apa yang disebutnya pelanggaran sistemik dan pelanggaran HAM di Xinjiang, mengungkapkan bahwa Kanada telah mengakui dan berusaha untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan terhadap masyarakat adatnya.

Sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada telah bekerja dari tahun 2008 hingga 2015 guna mengawasi penganiayaan terhadap penduduk asli, walaupun belum bertindak berdasarkan sebagian besar rekomendasi.

Trudeau pun mengungkapkan sebuah pernyataan dengan pertanyaan, "Di mana komisi kebenaran dan rekonsiliasi China? Di mana kebenaran mereka? Di mana keterbukaan yang selalu ditunjukkan Kanada dan tanggung jawab yang diambil Kanada atas kesalahan mengerikan di masa lalu?."

"Perjalanan rekonsiliasi adalah perjalanan yang panjang, tetapi ini adalah perjalanan yang sedang kita jalani. China bahkan tidak mengakui bahwa ada masalah."

"Itu adalah perbedaan yang cukup mendasar dan itulah sebabnya orang-orang Kanada dan orang-orang dari seluruh dunia berbicara untuk orang-orang seperti orang-orang Uighur yang mendapati diri mereka tidak bersuara, dihadapkan dengan pemerintah yang tidak akan mengakui apa yang terjadi pada mereka."

Dilansir The Guardian, Adu pernyataan soal HAM antara Kanada dengan China, semakin menambah ketegangan yang terjadi antara kedua negara ini yang selama lebih dari dua tahun sejak penangkapan atas perintah AS, atas Meng Wanzhou dari Huawei pada Desember 2018. Lalu, dalam beberapa hari dua warga Kanada, Michael Kovrig dan Michael Spavor ditahan di China, yang pada bulan Maret, orang-orang itu menjadi sasaran pengadilan rahasia setelah lebih dari dua tahun di penjara. Kanada menggambarkan penahanan pria tersebut sebagai 'diplomasi sandera'.

Dalam beberapa bulan terkahir, negara-negara barat semakin berani mengkritik perlakuan China terhadap minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. Hal ini dapat terlihat, di mana pada bulan Februari, parlemen Kanada mengeluarkan mosi yang menyatakan bahwa penyalahgunaan China terhadap minoritas Muslim merupakan genosida. Parlemen Inggris, Belanda dan Lithuania semuanya telah meloloskan mosi serupa, dan dua presiden AS berturut-turut menyebut tindakan China sebagai genosida.