Kasus Pernikahan Paksa dan di bawah Umur Meroket di Afghanistan 

Afsana Sakhi, seorang mahasiswi kedokteran, terpaksa berhenti kuliah akibat larangan Taliban yang membatasi pendidikan bagi anak perempuan. Dia mengungkapkan bahwa larangan tersebut membuatnya harus melepaskan mimpinya menjadi seorang dokter dan memikirkan tentang pernikahan.

Afsana telah menginvestasikan banyak uang dalam pendidikannya untuk membantu keluarganya. Namun, ia kini merasa menjadi beban akibat pembatasan pendidikan bagi perempuan.

Ia mengatakan, keluarganya terus-menerus mendesaknya untuk menikah. Mereka mengatakan bahwa mimpinya untuk melanjutkan pendidikan tidak akan pernah terwujud kecuali mereka memiliki banyak uang.

Taranum Saeedi, aktivis hak-hak perempuan, mengatakan seiring penutupann sekolah, lebih dari 1 juta remaja perempuan Afghanistan tidak mendapatkan pendidikan. Hal ini mendorong banyak keluarga melihat pernikahan sebagai alternatif.

Saeedi menambahkan, pernikahan anak merupakan tradisi yang telah lama ada di Afghanistan dan banyak negara Islam lainnya. Menurutnya, faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran keluarga, tradisi yang salah, pengaruh pemimpin agama dan fatwa, kemiskinan, dan keputusasaan keluarga, turut menyebabkan anak perempuan dipaksa menikah di usia yang masih belia.

Aktivis itu mempertimbangkan solusi seperti meningkatkan kesadaran di kalangan keluarga, terutama laki-laki, bahwa anak perempuan adalah manusia dan berhak menentukan hidupnya sendiri. Selain itu, diperlukan juga penerapan undang-undang yang ketat sebagai langkah mendasar untuk mengurangi kawin paksa pada anak perempuan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur dan pernikahan paksa telah menjadi masalah serius di Afghanistan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini meningkat secara signifikan sejak bangkitnya pemerintahan Taliban, terutama karena larangan pendidikan bagi anak perempuan.

Pada Desember 2021, keputusan pemimpin tertinggi Taliban, Mullah Haibatullah Akhundzada, melarang pernikahan paksa dan mewajibkan persetujuan perempuan untuk menikah.

Namun, jaksa di pemerintahan Afghanistan sebelumnya, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa hal itu tidak dilaksanakan sehingga jumlah pernikahan paksa pun meningkat signifikan, dilansir The Guardian.

Sebelumnya, UNICEF juga menekankan bahwa pernikahan paksa di Asia Selatan, termasuk Afghanistan, meningkat akibat kesulitan ekonomi dan larangan pendidikan. Hal tersebut membuat banyak keluarga memandang anak perempuan mereka sebagai beban.