Indonesia diminta bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza, yang dipimpin Amerika Serikat
Negara anggota Development 8 (D-8) juga menyatakan kesediaannya bergabung dengan dewan yang dibuat oleh AS ini
Para menteri menegaskan dukungan terhadap perdamaian di Gaza dan komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi
Jakarta, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo, buka suara terkait rencana Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza, yang dipimpin Amerika Serikat. Indonesia diminta bergabung dalam organisasi internasional ini.
"Ya kita akan bergabung kalau memang itu kita diminta untuk bergabung. Secara formilnya nanti kami cek ya formilnya," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto selalu mempertimbangkan apapun, apabila itu tujuannya perdamaian di Gaza.
"Tapi, kalau secara apa namanya kehendak ya tentunya Bapak Presiden akan mempertimbangkan untuk bergabung, karena yang penting kan tujuannya, tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," ucap dia.
Tak hanya Indonesia, negara anggota Development 8 (D-8) juga menyatakan kesediaannya bergabung dengan dewan yang dibuat oleh AS ini.
"Menteri Luar Negeri Republik Turki, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” demikian pernyataan bersama D-8 yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (21/1).
Dalam pernyataan itu, disebutkan setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung.
“Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara mereka untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Setiap negara akan menandatangani dokumen bergabung sesuai dengan prosedur hukum dan prosedur lain yang diperlukan masing-masing negara,” lanjutnya.
Para menteri menegaskan komitmen dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.
“Para Menteri menegaskan kembali komitmen negara mereka untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803,” katanya.
Resolusi itu bertujuan mengkonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza, dan memajukan perdamaian yang adil dan abadi yang berlandaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dan mendirikan negara sesuai dengan hukum internasional, sehingga membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi semua negara dan rakyat di kawasan tersebut.
Board of Peace atau Dewan Perdamaian adalah sebuah organisasi antar pemerintah yang dipimpin oleh Amerika Serikat, di bawah Presiden Donald Trump, yang dibentuk untuk mengawasi administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi di Jalur Gaza pasca-perang.