Surabaya, IDN Times - Aung San Suu Kyi membuat banyak orang mengangkat alis karena selama bertahun-tahun diam saja dan membiarkan ratusan ribu warga etnis Rohingya jadi target persekusi militer Myanmar.
Ini karena Aung San Suu Kyi sempat diharapkan menjadi sosok pembaru di dunia politik serta tatanan demokrasi di negaranya, terutama usai menerima hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 dan bebas dari penahanan rumah hampir dua dekade kemudian.
Salah satu yang bertanya-tanya tentang sikap Aung San Suu Kyi adalah Arfat, pengungsi Rohingya berusia 21 tahun yang berada di Indonesia sejak 2013. Ia cukup mengikuti perpolitikan di negaranya untuk sampai pada kesimpulan bahwa Aung San Suu Kyi "tidak berani" melawan militer karena kepentingan kekuasaan.
Arfat pun yakin bahwa Aung San Suu Kyi "merasa malu" karena tidak bisa menjalankan otoritas moralnya sebagai pemenang Nobel Perdamaian. "Dia gak ngomong jelas [soal krisis Rohingya] karena takut sama tentara," kata Arfat kepada IDN Times.
Pengungsi Rohingya lain yang mengungkapkan kekecewaan terhadap bekas pegawai Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) itu adalah Muhammad Shuaibe. Pria berusia 31 tahun tersebut mengklaim kelompok Muslim dulu sangat mendukung Aung San Suu Kyi menjadi pemimpin Myanmar.
"Dia diam saja lho. Berarti dia juga salah, kan? Kerja dia dulu kan soal human rights. Kalau human rights ya jangan lihat siapa dia. Dulu dia dapat [kekuasaan] itu karena Muslim. Banyak Muslim yang dukung dia," tutur Shuaibe.
Ia menyinggung sosok pengacara Muslim ternama Myanmar bernama Ko Ni. Shuaibe mengatakan Ko Ni yang dibunuh di bandara Yangon setelah kembali dari Indonesia pada 2017 adalah pendukung utama Aung San Suu Kyi.
Semasa hidup Ko Ni, penasihat legal Aung San Suu Kyi yang menemukan cacat dalam konstitusi nasional dan membuat perempuan 73 tahun itu kepala pemerintahan de facto Myanmar, menyuarakan perlawanan terhadap undang-undang kewarganegaraan 1982 yang menghapus status Rohingya sebagai penduduk sah.
Salah satu pernyataan kontroversial Aung San Suu Kyi tentang Rohingya diungkapkannya pada 2013, beberapa tahun setelah dipandang sebagai orang suci yang akan mengembalikan keadilan di Myanmar.
Dalam sebuah wawancara dengan BBC, ia mengatakan orang-orang Buddha di Myanmar "takut pada kekuatan Muslim global". Ketika ditanya mengenai opresi yang dialami Rohingya, Aung San Suu Kyi memilih jalan aman dengan menjawab bahwa warga Buddha juga kehilangan rumah mereka dan ada ketakutan "di kedua pihak".
Penny Green, profesor hukum sekaligus pendiri International State Crime Initiative (ISCI) di Universitas Queen Mary London, mengatakan kepada The Nation bahwa Aung San Suu Kyi memanggil Duta Besar Amerika Serikat ke kantornya. Di sana, ia diperingatkan agar tak memakai istilah Rohingya.
Ketika Tim Pencari Fakta PBB melaporkan bahwa militer Myanmar melakukan genosida terhadap warga Rohingya, Aung San Suu Kyi memilih diam saja. Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing, malah meminta PBB untuk tidak ikut campur dalam urusan negaranya.