Kebijakan Anti Narkoba: Venezuela dan Bolivia Tolak Tuduhan AS

Penolakan Pemerintah Venezuela dan Bolivia ini ditengarai keterangan Presiden Joe Biden terkait kritikannya kepada kebijakan pencegahan penyelundupan narkoba. Ia juga menyebut tidak adanya upaya lebih kedua negara untuk menangani masalah ini dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.

Biden juga mengungkapkan Bolivia dan Venezuela tidak mengikuti aturan penanganan penyelundupan narkoba di bawah perjanjian internasional. Presiden AS yang baru terpilih sejak akhir tahun lalu itu bahkan menyebut kedua negara Amerika Selatan itu gagal membuktikannya. 

Pasalnya, selama ini Amerika Serikat menjadi destinasi utama penyelundupan narkoba kokain dari beberapa negara Amerika Selatan. Di samping itu, AS yang tengah bersitegang dengan Venezuela sudah lama menuding Presiden Nicolas Maduro terlibat dalam aksi perdagangan narkoba, dilansir dari Reuters. 

Dikutip dari The Rio Times, Menteri Luar Negeri Venezuela Felix Plasencia mengungkapkan kecaman kepada pemerintahan AS dan menyebut negara Amerika Utara itu sudah berlaku seperti halnya polisi untuk negara-negara berdaulat dan merdeka.

"Ini patut dipertanyakan bahwa suatu negara yang memiliki masalah dengan hegemoni finansial dunia, di mana sistem perbankannya tidak dapat mengontrol pencucian uang dan aset dari para penyelundup dan produsen narkoba. Namun mereka mencoba untuk memberikan pelajaran bagi komunitas internasional" ujar Felix Plasencia. 

Kecaman ini sejalan dengan tindakan resiprokal antara Venezuela dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan pemerintahan Maduro terus mengklaim negaranya menjadi korban lantaran terletak di antara produsen kokain terbesar di dunia, yakni Kolombia dan konsumen kokain terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Bolivia, Eduardo Del Castillo menegaskan jika pemerintahannya di bawah Presiden Luis Arce telah memusnahkan lebih dari 6.000 hektare ladang pertanian koka ilegal. Selain itu, berhasil meringkus sejumlah organisasi kriminal yang mencari keuntungan dari perdagangan narkoba. 

"Kami menolak laporan tersebut karena ini hanya diungkapkan secara unlilateral. Kami memiliki strategi, kami memiliki perencanaan, kami memiliki misi yang berguna dalam melawan aksi perdagangan narkoba" ujar Castillo.

Menteri berusia 32 tahun itu juga menambahkan Amerika Serikat tidak melangsungkan investigasi secara langsung ke negaranya. Sedangkan, organisasi multilateral yang berfokus melawan penyelundupan narkoba biasanya melakukan investigasi secara langsung, dilaporkan dari The Rio Times.  

Dilansir dari France24, Bolivia dan Amerika Serikat selama ini memiliki hubungan yang renggang. Hal ini setelah Presiden Evo Morales mengusir duta besar AS di negaranya pada tahun 2008, atas tudingan mendukung pihak sayap kanan. Bahkan Morales ikut memecat agen DEA beserta representatif agensi kooperasi USAID di negaranya.