Jakarta, IDN Times - Pemerintah Pantai Gading mengungkapkan penolakannya terhadap klaim dari Mali yang telah menahan puluhan tentaranya sejak Minggu (10/7/2022). Penolakan ini pernyataan Mali bahwa tentara Pantai Gading berada di teritori Mali untuk merencanakan kudeta.
Sebelumnnya, Pantai Gading juga mendesak Pemerintah Mali agar segera memulangkan sebanyak 49 tentara yang ditahan di teritorinya. Pasalnya, para tentara tersebut dianggap masuk ke Bamako secara ilegal tanpa izin resmi.
Kecaman ini diungkapkan langsung Menteri Komunikasi Pantai Gading, Amadou Coulibaly pada Rabu (13/7/2022). Dia menyebut bahwa pasukan militernya tidak bermaksud untuk melakukan kudeta di Mali. Pernyataan itu diungkapkan secara langsung dalam rapat kabinet.
"Di Mali, saat ini adalah dipimpin oleh pasukan militer yang beberapa di antaranya merupakan pasukan khusus. Mereka tahu bagaimana menggulingkan pemerintahan, tapi hal itu tentu tidak dilakukan oleh turis yang datang ke bandara" tuturnya, dilansir Africa News.
Sebelum itu, Pantai Gading juga menolak klaim dari Mali dan mengatakan bahwa pasukan militer tidak membawa senjata dan amunisi ketika berada di atas pesawat.
"Tidak ada tentara Pantai Gading dari kontingen ini yang membawa senjata dan amunisi ketika mereka sudah mendarat. Senajta dari kontingen tersebut diotorisasi oleh PBB untuk perlindungan individu sesuai dalam prosedur yang berlaku" ungkap pihak Pantai Gading.
Pemerintah Mali pada Senin, menyebut bahwa dua pesawat telah tiba di Bandara Mali pada Minggu degan membawa 49 tentara. Pihak Mali menyebut mereka membawa senjata dan amunisi beserta perlengkapan militer untuk berperang.
"Mereka secara ilegal masuk ke teritori nasional Mali dan pemerintah transisi menganggap mereka sebagai kelompok bersenjata yang ingin melangsungkan aksi kudeta" tutur Kol. Abdoulaye Maiga selaku juru bicara pemerintahan.
Padahal pasukan Pantai Gading tersebut merupakan tentara yang dikirimkan ke Mali untuk menandatangani kontrak sebagai penjaga perdamaian di Mali atas nama PBB.
Sedangkan sudah ada delapan kali rotasi pasikan yang dikirimkan ke Mali dalam aturan tersebut. Sesuai dalam aturan tersebut pasukan ditugaskan ke bandara dan junta sebelum tiba di Mali.
Pada Kamis (14/7/2022) Kementerian Luar Negeri Mali mengumumkan kepada PBB untuk menunda pengiriman pasukan penjaga perdamaian di negaranya. Hal ini diungkapkan setelah ditahannya 49 tentara dari Pantai Gading yang dianggap masuk tanpa izin.
"Atas alasan keamanan nasional, Pemerintah Mali memutuskan untuk menangguhkan semua pasukan penjaga perdamaian mulai hari ini. Semua rotasi kontingen militer dan polisi, termasuk yang sudah dijadwalkan" ungkap Kemenlu Mali, dikutip Al Jazeera.
Kemenlu Mali juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu langsung dengan perwakilan PBB agar bisa melakukan rencana optimal dalam memfasilitasi koordinasi dan regulasi soal rotasi kontingen yang beroperasi dalam misi PBB. Sedangkan juru bicara misi PBB, Olivier Salgado mengakui surat dan mengatakan organisasinya siap melakukan diskusi langsung dengan otoritas Mali.