Paris, IDN Times - Pada hari Selasa (27/7/2021), Kedutaan Kuba di Paris mengatakan gedungnya telah diserang dengan bom molotov, serangan tersebut terjadi sekitar tengah malam. Akibat peristiwa tersebut, menyebabkan beberapa kerusakan, tetapi tidak ada yang cedera pada staf diplomatik.
Kedutaan pun mengutuk serangan tersebut dan mendorong pihak berwenang Prancis untuk meningkatkan keamanan di sekitar gedung.
Dalam serangan tersebut, tidak disebutkan siapa yang dianggap bertanggung jawab atas insiden yang terjadi sekitar tengah malam pada hari Senin.
Seperti yang dilaporkan Al Jazeera, Pusat Pers Internasional Kementerian Luar Negeri Kuba mengatakan sebanyak tiga bom molotov yang dilemparkan, di mana dua mengenai kedutaan dan memicu terjadinya kebakaran. Diplomat Kuba memadamkan api ketika petugas pemadam kebakaran dan polisi Prancis tiba di tempat kejadian.
Dikutip dari kantor berita Reuters, Kementerian Luar Negeri Prancis mengutuk serangan terhadap kedutaan Kuba, dan penyelidikan yudisial telah dibuka untuk mencoba dan menentukan siapa yang berada di baliknya.
Tidak ada komentar langsung dari polisi Prancis, akan tetapi Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menyalahkan AS atas insiden tersebut.
Dilansir AP News, Dari postingan yang diunggahnya di Twitter, Rodriguez mengatakan bahwa, "Saya menganggap Pemerintah AS bertanggung jawab atas kampanye berkelanjutannya terhadap negara kita yang mendorong perilaku ini dan seruan kekerasan, dengan impunitas, dari wilayahnya."
Selama tiga minggu terakhir, kedutaan besar Kuba di berbagai kota di seluruh dunia telah menjadi tempat demonstrasi, baik menentang maupun bagi pemerintah Kuba sebagai reaksi terhadap protes yang meletus di seluruh wilayah pada 11 dan 12 Juli.
Kuba menuduh pemerintah AS mengobarkan kampanye di media sosial guna mengacaukan negara Karibia, yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi parah yang diperburuk oleh pandemi virus corona dan sanksi AS.
Unjuk rasa yang terjadi di Kuba dipicu oleh krisis ekonomi yang tak berkesudahan, penanganan pemerintah soal pandemi virus corona, dan pembatasan kebebasan sipil, di mana mendorong negara yang dikelola Komunis ini membatasi akses ke media sosial dan platform pengiriman pesan.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bersama menteri luar negeri dari 20 negara lain mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Minggu (25/7/2021), yang mengutuk penangkapan massal di Kuba dan menyerukan pemulihan penuh atas akses internet di sana, dilansir Al Jazeera.