Kejaksaan Guatemala Berniat Lengserkan Presiden Terpilih
Jakarta, IDN Times - Jaksa Agung Guatemala Saul Sanchez mengajukan mosi menghapus impunitas terhadap presiden terpilih pada Kamis (16/11/2023). Rencananya ini dianggap sebagai alat untuk mendepak Bernardo Arevalo yang akan dilantik sebagai presiden.
Krisis politik di Guatemala terus berlangsung usai penyelenggaraan pilpres dua putaran yang akhirnya memenangkan Arevalo. Bahkan, Kejagung Guatemala pada awal November, sudah menangguhkan partai Arevalo, Movimiento Semilla yang dituding melakukan pelanggaran.
Sikap Kejagung Guatemala yang mengintervensi pemilu turut membuat warga kesal dan melangsungkan aksi demonstrasi akbar selama 3 pekan. Demonstrasi tersebut bahkan sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di negara Amerika Tengah itu.
1. Arevalo dianggap dorong mahasiswa demo di kampus pada 2022
Kejaksaan Agung Guatemala menyebut bahwa Presiden terpilih, Bernardo Arevalo dan wakilnya, Karin Herrera berpartisipasi dalam penolakan pemilu di Universidad San Carlos pada 2022. Keduanya dianggap mengajak mahasiswa untuk mengambilalih kampus.
Dilansir La Prensa Latina, Sanchez yang ditugaskan untuk menginvestigasi kasus ini mengatakan bahwa sudah memastikan bahwa presiden terpilih mungkin saja melakukan tindak kriminalitas dengan pengambilan paksa dan pencurian properti kebudayaan.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat bukti-bukti yang akan digunakan untuk melawan Arevalo. Bukti tersebut meliputi potongan video bahwa Arevali tengah berada di sekitar universitas untuk menghadiri acara pendidikan.
"Dalam dakwaan menyatakan bahwa Arevalo dituding menggunakan pengambilalihan Universitas sebagai alat untuk memuluskan pencalonannya sebagai Presiden Guatemala pada 2023," terang Sanchez.