Jakarta, IDN Times - Presiden Ekuador, Guillermo Lasso, mengumumkan keadaan darurat pada Senin (18/10/2021) karena meningkatnya kasus penyelundupan narkoba dan kekerasan. Konsekuensinya adalah militer akan diterjukan ke jalanan untuk membantu meringkus perdagangan narkoba.
Kebijakan ini diambil lantaran Ekuador dilanda bentrokan di penjara terbesar dalam sejarah yang menewaskan ratusan tahanan. Penyebab kerusuhan adalah perkelahian antara geng penyelundup narkoba.
Sejak pengumuman tersebut, pemerintah Ekuador akan memerintahkan polisi dan militer untuk bersiaga di seluruh jalanan kota.
"Akan dimulai sesegera mungkin, pasukan bersenjata dan kepolisianakan dikerahkan ke jalanan karena kami sudah mengumumkan keadaan darurat di seluruh teritori negara Ekuador," kata Lasso.
"Di jalanan Ekuador saat ini hanya terdapat satu musuh, yakni penyelundup narkoba. Beberapa tahun belakangan ini, Ekuador telah berubah dari negara penyelundup narkoba menjadi salah satu pengonsumsi narkoba" tambah dia.
Keadaan darurat berlaku selama 60 hari dan pemerintah akan mengerahkan sekitar 3.600 aparat gabungan untuk berpatroli di dalam 65 penjara. Selain itu, Lasso juga berkata, aparat keamanan akan dikerahkan untuk memantau jalanan, dilaporkan dari France24.
Pengumuman keadaan darurat di Ekuador ini juga bersamaan dengan kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken, ke Quito. Washington mendukung penuh tindakan yang dilakukan pemerintah Ekuador untuk mengatasi kriminalitas, kekerasan, dan penyelundupan narkoba.
"Kami tahu bahwa dalam demokrasi, terdapat beberapa momen dengan keadaan pengecualian, seperti halnya mengumumkan keadaan darurat yang dilakukan dan sedang dialami Ekuador saat ini," ujar Blinken.
Meskipun mendukung aksi tersebut, Blinken juga mengungkapkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan berdasarkan konstitusi yang berlaku. Maka, pemerintah harus memiliki batasan durasi dan mengikuti prinsip demokrasi.
Sementara itu, pemerintahan Lasso juga bejanji dalam pertemuan di Istana Carondelat, bahwa jajarannya akan menerapkan keadaan darurat ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku di negaranya, dikutip dari Market Research Telecast.
Personel militer Ekuador sudah melakukan operasi untuk mengontrol seluruh provinsi sesuai arahan Presiden Lasso. Mereka diberi wewenang untuk mengontrol dan menyita senjata, termasuk amunisi serta bahan peledak.
Di ibu kota Quito, aparat keamanan sudah dikerahkan untuk mengontrol wilayah Conocoto, di mana militer menginspeksi seluruh kendaraan yang melintas dari pagi hari, demi memastikan keamanan penduduk.
Selain itu, pengecekan juga sudah dilakukan di El Recreo, yang terdapat di bagian selatan dan Sangolqui di tenggara wilayah Metropolitan Quito.
Di sisi lain, penerapan kebijakan ini terkait meningkatnya kasus kekerasan di Ekuador dalam beberapa bulan terakhir. Diketahui dari Januari hingga Oktober tahun ini, tercatat ada 1.900 kasus pembunuhan, yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2020.
Lasso juga mengungkapkan, lebih dari 70 persen kasus kematian terjadi di area pesisir Guayaquil, Provinsi Guayas, di mana mayoritas kasus kekerasan terkait dengan aksi penyelundupan narkoba.