Kekerasan Tiongkok Sebabkan Angka Kelahiran Warga Uighur Menurun Tajam

13 Mei 2021, 17:13 WIB

Sejumlah jurnalis asing memotret gedung perkantoran terpadu milik Pemerintah Kota Turban, Daerah Otonomi Xinjiang, China, Jumat (23/4/2021). Pemerintah China membantah klaim asing berdasarkan citra satelit yang menyebutkan bahwa gedung tersebut merupakan penjara bagi warga dari kelompok etnis minoritas Muslim Uighur (ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie)

Jakarta, IDN Times - Laporan The Australian Strategic Policy Institute (ASPI), yang mengutip data resmi Tiongkok menyebut bahwa kebijakan yang dilaksanakan dengan menggunakan tekanan atau kekerasan oleh Pemerintah Tiongkok di wilayah Xinjiang, telah menyebabkan penurunan tajam pada tingkat kelahiran warga Uighur dan etnis minoritas lainnya. Hal ini menambah bukti terjadinya genosida, kata lembaga pemikir Australia tersebut.

ASPI menyatakan bahwa telah terjadi penurunan tajam dalam angka kelahiran resmi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Xinjiang sejak 2017, ketika China memulai kampanye untuk mengontrol angka kelahiran di wilayah tersebut. Demikian pernyataan ASPI seperti diungkap Reuters yang dilansir dari ANTARA, Kamis (13/5/2021).

1. Tingkat kelahiran di Xinjiang menurun hampir setengahnya

Tingkat kelahiran Xinjiang turun hampir setengah dari 2017 hingga 2019, dan negara-negara di mana populasinya didominasi Uighur atau kelompok minoritas lainnya mengalami penurunan yang jauh lebih tajam daripada negara lain, kata lembaga yang didanai pemerintah Australia itu.

Analisis ASPI didasarkan pada data pemerintah Tiongkok, termasuk angka populasi regional yang dirilis pada Maret.

"Analisis kami didasarkan pada pekerjaan sebelumnya dan memberikan bukti kuat bahwa kebijakan pemerintah China di Xinjiang mungkin merupakan tindakan genosida," katanya.

2. Tiongkok menolak tuduhan genosida

Ilustrasi bendera Tiongkok (ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter)

Laporan ASPI mengatakan tingkat kelahiran di negara-negara dengan populasi penduduk asli 90 persen atau lebih menurun rata-rata 56,5 persen dari 2017 hingga 2018, jauh lebih banyak daripada daerah lain di Xinjiang dan Tiongkok selama periode yang sama.

Denda, pengasingan, atau ancaman pengasingan, adalah di antara metode yang digunakan oleh pihak berwenang untuk mencegah kelahiran, menurut laporan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang laporan tersebut. Tiongkok menyatakan bahwa perubahan tingkat kelahiran terkait dengan perbaikan kesehatan dan kebijakan ekonomi, dan sangat menolak tuduhan genosida.

Ada seruan yang berkembang di antara beberapa negara Barat untuk penyelidikan apakah tindakan Beijing di Xinjiang merupakan genosida.

3. Tiongkok menahan warga minoritas Muslim dalam sebuah kamp

Sejumlah mahasiswa Xinjiang Islamic Institute (XII) Urumqi, Daerah Otonomi Xinjiang, China, menirukan bacaan ayat Al Quran dari pengajar di kelas Al Quran dan Al Hadis, Kamis (22/4/2021). Kampus XII tersebar di delapan kota di Xinjiang, sedangkan di Urumqi sendiri terdapat 889 mahasiswa jenjang sarjana dan pascasarjana dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur (ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie)

Pemerintah Amerika Serikat dan parlemen di negara-negara termasuk Inggris dan Kanada menggambarkan kebijakan Tiongkok di Xinjiang sebagai genosida.

Menurut Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, perlu ada bukti niat Beijing untuk menghancurkan populasi etnis untuk memenuhi tekad itu.

Kelompok hak asasi manusia, peneliti, mantan penduduk, dan beberapa anggota parlemen Barat mengatakan pihak berwenang Xinjiang telah secara sewenang-wenang menahan sekitar satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di jaringan kamp sejak 2016.

Beijing awalnya membantah kamp itu ada, tetapi sejak saat itu mengatakan bahwa kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan kejuruan yang dirancang untuk memerangi ekstremisme agama, dan bahwa semua orang di pusat tersebut telah "lulus".