Presiden Jair Bolsonaro pada hari Jumat, 19 Maret telah meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan pembatasan aktivitas. Sumber. Twitter.com/Embassy of Brazil in the USA
Melansir dari Al Jazeera, karena kasus yang semakin meningkat telah membuat petugas media kewalahan pembatasan telah diperketat. Pantai di Rio de Janeiro akan tutup untuk umum pada akhir pekan, pertama kalinya pantai ditutup untuk umum sejak dibuka kembali pada Juli tahun lalu. Wali Kota Eduardo Paes mendesak penduduk beraktivitas tinggal di rumah di tengah apa yang dia gambarkan sebagai situasi yang "sangat sulit". “Entah kami menyadarinya dan menghormati kehidupan, atau kami akan hidup dalam situasi yang tidak terkendali dalam beberapa hari ke depan,” tambahnya, saat petugas polisi mengambil posisi di depan pantai Copacabana, Ipanema dan Barra de Tijuca.
Sementara itu Gubernur Sao Paulo Joao Doria awal bulan ini juga memberlakukan pembatasan "kode merah" selama dua minggu, dengan menutup bisnis yang tidak penting dan membatasi layanan lainnya.
Namun, pembatasan yang dilakukan telah menuai protes di seluruh Brazil dan otoritas penegak hukum telah membubarkan pertemuan besar yang melanggar batasan.
Daniel Schweimler melaporkan untuk Al Jazeera dari Buenos Aires, Argentina bahwa keputusan penanganan pandemik di Brazil telah saling bertentangan. Schweimler menyampaikan bahwa Paes yang menutup pantai di Rio de Janeiro telah bertentangan dengan Presiden Jair Bolsonaro, yang mendorong warga pergi "untuk menyerap vitamin D dan sinar matahari sebanyak mungkin karena dia mengatakan itu adalah cara terbaik untuk melawan virus corona".
Schweimler melaporkan, “jadi, Anda benar-benar memiliki masalah politik yang besar ini: mereka yang menerapkan langkah-langkah untuk mencoba melawan pandemik, dan presiden serta sekutunya mengatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik, mereka menanganinya sebaik mungkin, itu bukan salah mereka dan benar-benar mendorong orang untuk menjalankan bisnis seperti biasa."
Presiden Bolsonaro dalam penanganan pandemik ingin tidak adanya pembatasan sosial dan pada hari Jumat telah meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pembatasan. “Mereka memaksakan status pengepungan, yang inkonstitusional. Mereka tidak dapat melakukan ini tanpa persetujuan Kongres. Mereka mempermalukan penduduk sambil mengatakan bahwa mereka menyelamatkan nyawa. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan nyawa, mereka membuat orang kelaparan, "kata Bolsonaro.