Kelompok Bersenjata Serbu Penjara Haiti, Polisi Minta Bantuan

Tidak jelas berapa banyak yang telah melarikan diri dari penjara tersebut, namun surat kabar Gazette Haiti menyebutkan bahwa jumlahnya cukup signifikan. Sementara itu, beberapa tahanan enggan meninggalkan fasilitas tersebut karena takut terbunuh dalam baku tembak.

Menurut kelompok hak asasi manusia RNDDH, lembaga pemasyarakatan tersebut menahan 3.687 tahanan pada Februari 2023, meskipun awalnya dibangun untuk menampung 700 tahanan.

Baku tembak telah menyebabkan kepanikan di ibu kota dalam beberapa hari terakhir setelah pemimpin geng Jimmy Cherizier, yang merupakan mantan petugas polisi, menyerukan kelompok kriminal untuk bersatu dan menggulingkan Henry. Cherizier, yang juga dikenal sebagai Barbecue, mengepalai aliansi geng dan menghadapi sanksi dari PBB dan Amerika Serikat (AS).

Pekan ini, ia memperingatkan penduduk setempat untuk melarang anak-anak bersekolah demi menghindari dampak buruk dari eskalasi kekerasan.

Sebelumnya pada Jumat (1/3/2024), kelompok bersenjata dilaporkan berusaha mengambil alih pelabuhan peti kemas utama di Port-Au-Prince, menyebabkan gangguan lalu lintas, dan mengancam akan menyerang lebih banyak kantor polisi di kota tersebut. Empat petugas polisi juga dilaporkan tewas sehari sebelumnya (29/2/2024).

Kekerasan di Port-au-Prince semakin meningkat ketika Perdana Menteri Henry pergi ke Kenya pada Kamis untuk mendiskusikan pengerahan pasukan multinasional ke Haiti demi membantu memerangi geng.

Henry, yang berkuasa setelah pembunuhan presiden Jovenel Moise pada 2021, sebelumnya berjanji untuk mundur pada awal Februari, namun hal itu tidak terjadi. Dia mengatakan bahwa keamanan harus terlebih dibangun kembali untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil.

Dalam beberapa pekan terakhir, ribuan orang telah turun ke jalan untuk menuntut Henry mundur.

“Kita semua, kelompok bersenjata di kota-kota provinsi dan kelompok bersenjata di ibu kota, bersatu hari ini. Negara ini berada dalam situasi yang tidak bisa lagi diatasi. Negara ini tidak berjalan, tidak ada pemimpin, penduduknya kelaparan, orang-orang tidak bisa keluar rumah karena ketidakamanan," kata Cherizier dalam sebuah video yang diunggah di media sosial sebelum serangan dimulai, dikutip BBC.

“Tujuan pertama dari perjuangan kami adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan Ariel Henry tidak tetap berkuasa dengan cara apapun," tambahnya. 

Pada Januari, seorang utusan PBB mengatakan bahwa kekerasan geng di Haiti telah mencapai titik kritis, dengan hampir 5 ribu kematian dilaporkan pada tahun lalu. Pada bulan itu saja, lebih dari 1.100 orang terbunuh, terluka atau diculik.

Tahun lalu, Kenya mengajukan diri untuk memimpin pasukan keamanan multinasional dalam upaya mengatasi kekerasan geng. Namun, Pengadilan Tinggi pada Januari menghalangi rencana tersebut dan memutuskan bahwa pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk mengerahkan polisi ke negara lain tanpa adanya perjanjian.

Keputusan tersebut juga memutuskan bahwa Dewan Keamanan Nasional tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengirim polisi ke luar Kenya.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat, Presiden Kenya William Ruto mengatakan bahwa dia dan Henry telah menandatangani perjanjian keamanan dan membahas langkah selanjutnya untuk mempercepat pengerahan pasukan. Sekitar seribu polisi Kenya rencananya akan dikerahkan ke Haiti.

Selain Kenya, Bahama dan Benin juga bersedia mengerahkan pasukan keamanan mereka ke Haiti. Jamaika dan negara bagian Antigua dan Barbuda telah mengatakan bahwa mereka bersedia membantu, sementara AS telah menjanjikan 200 juta dolar AS (sekitar Rp3 triliun) untuk mendukung penempatan tersebut.