Kelompok HAM Desak Militer Sudan Bebaskan Tahanan Kudeta

10 Nov 2021, 16:13 WIB

Ketua Human Right Watch, Kenneth Roth. (instagram.com/goodwindsuzy)

Jakarta, IDN Times – Dua kelompok hak asasi manusia internasional mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Selasa (9/11/2021), untuk mendesak militer Sudan untuk membebaskan pejabat pemerintah, aktivis, dan lainnya yang ditahan selama kudeta militer bulan lalu.

Seorang istri menteri yang ditahan menyatakan prihatin tentang kesehatan suaminya yang keberadaannya masih belum diketahui, sama seperti tahanan yang lainnya.

Pada 25 Oktober, militer Sudan merebut kekuasaan, membubarkan pemerintah transisi negara itu dan menahan lebih dari 100 pejabat pemerintah dan pemimpin politik, bersama dengan sejumlah besar pengunjuk rasa dan aktivis.

1. Serukan untuk akhiri penangkapan sewenang-wenang

Melansir AP News, Human Rights Watch dan Amnesty Internasional menyerukan agar penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh militer harus segera diakhiri. Kedua organisasi itu juga menyoroti tindakan keras yang dilakukan terhadap protes anti-kudeta.

Ini adalah pertama kalinya dua kelompok terkemuka mengeluarkan pernyataan bersama tentang Sudan. Mereka secara terpisah meminta militer Sudan untuk membebaskan mereka yang ditangkap selama dan setelah kudeta.

2. Pemerintahan sipil harus dipulihkan

Abdel Fattah Al-Burhan, Pemimpin tertinggi militer Sudan (twitter.com/HornDiplomat)

Pada hari Selasa, para duta besar Amerika Serikat, Inggris, dan Norwegia bertemu dengan Jenderal Sudan, Abdel Fattah al-Burhan. Dalam pertemuan itu, para dubes meminta agar pemerintah sipil di Sudan harus segera dipulihkan.

"Kami menggarisbawahi perlunya pemulihan Dokumen Konstitusi dan Perdana Menteri Hamdok untuk kembali ke kantor sebagai dasar untuk diskusi tentang bagaimana mencapai kemitraan sipil-militer dan pemerintahan transisi yang dipimpin sipil," kata ketiga negara itu dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters.

3. Akses internet terputus sejak kudeta

Rakyat Sudan turun ke jalan memprotes aksi kudeta militer. (twitter.com/African Narratives)

Melansir Al Jazeera, pengadilan Sudan telah meminta perusahaan telekomunikasi setempat untuk memulihkan akses internet yang telah terputus sejak upaya kudeta. Hiba Morgan, koresponden Al Jazeera di Khartoum menyebut bahwa hingga saat ini pemadaman masih berlangsung.

"Mereka yang mengandalkan internet dari data ponselnya belum bisa mengaksesnya sejak shutdown pada dini hari 25 Oktober," kata Morgan.

Dia menambahkan bahwa orang-orang Sudan menganggap pemadaman listrik sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak mereka.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.