Kelompok HAM Pertanyakan Rencana Pemilu yang Adil di Libya

HRW mengkritik apa yang disebut sebagai undang-undang pembatasan Libya yang merusak kebebasan berbicara dan berserikat, serta kehadiran kelompok-kelompok bersenjata yang dituduh mengintimidasi, menyerang dan menahan wartawan dan aktivis politik.

Mereka meminta otoritas sementara Libya untuk mencabut semua undang-undang yang membatasi menjelang pemilihan serta untuk menunjukkan komitmen yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban pejuang lokal dan asing yang melakukan kejahatan selama konflik sipil Libya.

“Pemilu mendatang adalah kesempatan untuk pengaturan ulang yang sangat dibutuhkan di Libya dan para pemimpin internasional harus mengambil kesempatan untuk memastikan bahwa ketika rakyat Libya pergi untuk memilih, mereka memiliki kesempatan terbaik untuk memilih presiden dan parlemen baru mereka dengan cara yang bebas dan adil,” kata HRW dalam pernyataannya.

Melansir Reuters, presiden Mesir, Abdel Fattah Al-Sisi akan berangkat ke Paris untuk menghadiri konferensi tentang Libya pada hari Jumat. Konferensi ini diselenggarakan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara lainnya untuk membahas rencana pemilihan Libya 24 Desember mendatang.

Mesir yang mengincar peluang ekonomi di Libya dan telah kembali hadir di ibu kota Tripoli, telah menyerukan agar pemilihan tetap dilanjutkan meskipun ada perselisihan mengenai rencana pemilihan di antara faksi-faksi Libya.

Mesir mendukung pasukan yang berbasis di Libya timur di bawah komandan militer Khalifa Haftar setelah pemungutan suara sebelumnya pada tahun 2014. Sejak saat itu, konflik secara efektif membagi negara itu antara kubu timur dan barat yang saling bersaing.

Al Jazeera melaporkan, presiden Prancis, Emmanuel Macron, diperkirakan akan membuka konferensi tingkat tinggi Libya pada hari Jumat, diikuti oleh para pemimpin dari sekitar 20 negara termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Libya telah dilanda kekacauan sejak penggulingan Muammar Gaddafi yang didukung oleh pasukan NATO pada 2011 silam. Gaddafi ditangkap lalu dibunuh oleh sebuah kelompok bersenjata.

Proses perdamaian PBB juga mengarah pada pembentukan pemerintahan interim dengan mengangkat Abdul Hamid Dbeibah sebagai perdana menteri. Dia bersumpah untuk tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Desember mendatang, tetapi pengamat mengatakan dia mungkin mempertimbangkan ulang untuk ikut dalam pemilihan itu.

Perselisihan tentang dasar hukum untuk pemilihan, serta tanggal dan kualifikasi untuk kandidat, telah mengancam untuk menggagalkan proses perdamaian yang dipandang sebagai harapan terbaik Libya dalam beberapa tahun untuk mengakhiri ketidakstabilan dan kekerasan kronis.

Badan legislatif seharusnya menyepakati kerangka konstitusional agar pemilihan bisa berlangsung, termasuk kandidat presiden dan kekuasaan yang harus dimiliki presiden.