Kelompok HAM Tolak Pengadilan Militer terhadap Warga Sipil Pakistan

01 Jun 2023, 05:30 WIB

bendera Pakistan (unsplash.com/Hamid Roshaan)

Jakarta, IDN Times - Organisasi Internasional Human Rights Watch (HRW) telah mendesak Pakistan untuk tidak mengadili warga sipil di pengadilan militer. Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) itu mengingatkan pemerintah bahwa praktik tersebut melanggar kewajiban negara berdasarkan hukum internasional.

Pakistan berencana untuk mengadili puluhan warganya di pengadilan militer setelah mereka diduga menyerang instalasi militer selama protes keras bulan ini. Protes tersebut dipicu oleh penangkapan mantan Perdana Menteri Imran Khan pada 9 Mei lalu.

Patricia Gossman, direktur asosiasi Asia di Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (31/5/2023) bahwa pemerintah Pakistan harus segera memindahkan warga sipil yang akan diadili di pengadilan militer ke sistem peradilan sipil.

“Pemerintah Pakistan memiliki tanggung jawab untuk mengadili mereka yang melakukan kekerasan, tetapi hanya di pengadilan sipil yang independen dan tidak memihak,” kata Gossman dalam pernyataan itu, dikutip dari Al Jazeera.

1. HRW minta pembebasan bagi mereka yang ditangkap hanya karena afiliasi politiknya

HRW dalam pernyataannya juga mengkritik keputusan pemerintah dan menuntut pembebasan segera mereka yang ditangkap hanya karena afiliasi politiknya.

“Memperkuat pengadilan sipil dan menegakkan supremasi hukum adalah pesan yang harus dikirim oleh pemerintah Pakistan sebagai respons yang efektif dan kuat terhadap kekerasan," kata kelompok HAM tersebut.

Sejauh ini, setidaknya 45 warga negara Pakistan telah diserahkan kepada militer untuk diadili. Para tersangka dituduh menyerang instalasi pertahanan yang sensitif, dan merusak atau mencuri peralatan penting pemerintah, komputer, dan sumber pengumpulan data lainnya.

Adapun menurut Undang-Undang Angkatan Darat Pakistan (PAA) 1952 dan Undang-Undang Rahasia Resmi 1923, warga sipil diizinkan diadili di pengadilan militer hanya dalam keadaan yang ditentukan secara sempit, termasuk menghasut pemberontakan, memata-matai, dan mengambil foto tempat-tempat yang dilarang, dikutip dari ARY News.

2. Imran Khan yang dituding sebagai dalang kekerasan juga berpotensi diadili di pengadilan militer

Pernyataan HRW itu dirilis tak lama setelah Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah mengatakan bahwa Khan juga dapat diadili di pengadilan militer karena dianggap mendalangi serangan terhadap tentara selama protes mematikan pada 9 Mei dan 10 Mei.

“Rencana yang dia (Khan) buat untuk menargetkan instalasi militer dan kemudian dieksekusi, menurut pemahaman saya, mutlak adalah kasus pengadilan militer,” kata menteri itu pada hari Selasa (30/5/2023).

“Dia melakukan semuanya. Dia adalah arsitek dari semua perselisihan ini,” tuduh Sanaullah, seraya menambahkan bahwa pemerintah memiliki bukti untuk mendukung tuduhan tersebut.

3. Situasi politik Pakistan makin memburuk sejak Khan lengser dari jabatannya

Pemerintah awalnya mengatakan akan mengadili semua orang yang ditangkap terkait protes tersebut di pengadilan militer. Namun hal itu memicu kemarahan dari anggota partainya Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) dan kelompok HAM.

Belakangan, Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengatakan hanya mereka yang dituduh menyerang properti tentara yang akan diadili berdasarkan Undang-Undang Angkatan Darat dan Undang-Undang Rahasia Resmi.

Pakistan telah mengalami krisis politik sejak Khan dilengserkan dari kekuasaannya dalam mosi tidak percaya di parlemen tahun lalu. Situasi kemudian terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir usai mantan perdana menteri itu menuntut pemilihan cepat, namun ditolak oleh pemerintah.

Lebih dari 100 kasus telah diajukan terhadap Khan, mulai dari korupsi hingga terorisme. Namun mantan bintang kriket itu menyebutnya sebagai konspirasi politik oleh pemerintah dan militer demi menghentikan dia dan PTI ikut serta dalam pemilihan nasional yang dijadwalkan akhir tahun ini.

Ribuan pendukung PTI, termasuk jurnalis terkenal, telah ditangkap bulan ini. Puluhan pemimpinnya, termasuk mantan menteri federal, juga telah mundur dari partai.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.