Keluarga Sandera Desak Netanyahu Lanjutkan Kesepakatan dengan Hamas

Dialog perpanjangan gencatan senjata di Gaza gagal mencapai kesepakatan usai Amerika Serikat (AS) menuduh Hamas mengajukan tuntutan yang sama sekali tidak praktis dalam pertemuan di Qatar.

Setelah berakhirnya tahap pertama gencatan senjata sementara di Gaza pada 1 Maret, utusan Washington untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengusulkan untuk memperpanjang tahap pertama hingga pertengahan April. Kesepakatan ini mencakup pertukaran lebih lanjut sandera yang ditahan oleh Hamas dengan tahanan Palestina yang dipenjara di Israel.

Namun, seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa Israel dan Hamas tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai aspek-aspek utama dari kesepakatan tersebut.

"Hamas membuat pertaruhan yang sangat buruk dengan mengira bahwa waktu berpihak pada mereka. Itu tidak benar. Hamas sangat memahami tenggat waktu yang ada dan harus tahu bahwa kami akan merespons sesuai jika tenggat waktu tersebut terlewati," kata kantor Witkoff dan Dewan Keamanan Nasional AS pada Jumat (14/3/2025), dikutip dari BBC.

Kantor Netanyahu sebelumnya mengatakan bahwa Israel menerima usulan AS tersebut. Pihaknya menuduh Hamas terus menolak kesepakatan itu serta melakukan manipulasi dan perang psikologis.

Setelah 15 bulan perang, Israel dan Hamas menyapakti kesepakatan gencatan senjata tiga tahap pada Januari 2025. Pada tahap pertama, Hamas membebaskan 30 sandera, termasuk 5 warga Thailand, dan menyerahkan 8 jenazah sandera. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan sekitar 1.800 tahanan Palestina.

Berdasarkan kesepakatan, tahap kedua mencakup pertukaran sisa sandera yang masih hidup dengan lebih banyak tahanan Palestina. Namun, kedua pihak saat ini masih berselisih mengenai jumlah sandera yang akan dibebaskan berikutnya. Israel juga tidak setuju dengan penarikan tentaranya dari Gaza, sementara Hamas bersikeras bahwa hal itu harus terjadi.

Demi menekan kelompok Palestina tersebut, Israel memblokir pengiriman bantuan ke Gaza dan memutus pasokan listrik pada awal Maret.

Pada Jumat, Hamas mengumumkan bahwa mereka siap untuk membebaskan sandera Israel-Amerika, Edan Alexander, dan menyerahkan empat jenazah lainnya yang memiliki kewarganegaraan ganda.

Dilansir dari Anadolu, mantan Menteri Pertahanan Israel, Moshe Ya’alon, menuduh Netanyahu menunda tahap kedua gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Hamas demi menyenangkan Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich. Menurutnya, hal itu penting untuk melanggengkan kekuasannya.

"Smotrich lebih memilih melanjutkan operasi militer di Gaza daripada melanjutkan perundingan, bahkan jika itu berarti meninggalkan sandera Israel," kata Ya’alon pada Sabtu. 

Ia menilai bahwa para pejabat AS semakin frustrasi dengan Netanyahu karena terus menunda pembebasan sandera. Akibatnya, Washington mulai bernegosiasi langsung dengan Hamas tanpa melibatkan Israel.

“Orang-orang Amerika kini sedang berupaya mengamankan pembebasan sandera yang memiliki kewarganegaraan AS,” ujar mantan menteri tersebut. Ia menyerukan agar Netanyahu dipecat, menyebut pemerintahannya korup dan menuduhnya bertanggung jawab atas krisis sandera yang berlarut-larut.