Kembali Berkuasa, Hamdok Akan Fokus Perbaiki Ekonomi Sudan

Sejak Hamdok pertama kali ditunjuk sebagai perdana menteri pada 2019 di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan setelah penggulingan Omar Al-Bashir, Sudan telah melakukan reformasi ekonomi termasuk pencabutan subsidi bahan bakar dan mata uangnya yang terkelola.

Upaya reformasi yang diawasi langsung oleh Pendanaan Moneter Internasional (IMF) memenangkan kesepakatan pengampunan utang bagi Sudan sejumlah lebih dari 50 miliar dolar AS utang luar negeri. Namun sejak kudeta terjadi, kesepakatan itu diragukan. Saat ini, World Bank dan beberapa pendanaan bilateral lainnya sangat dibutuhkan guna menunjang perekonomian pasca kudeta.

"Kami akan melanjutkan kontak kami dengan lembaga keuangan internasional, dan anggaran baru yang akan dimulai pada Januari akan melanjutkan jalur reformasi ekonomi dan membuka pintu bagi investasi di Sudan," kata Hamdok.

Pada awal Sepetember lalu, kepala World Bank David Malpass sempat mengunjungi Sudan. Dalam kunjungannya itu, Malpass menyebut bahwa ekonomi Sudan mulai kembali membaik sejak diterpa krisis pada penggulingan Omar Al-Bashir dua tahun silam. Ini dilihat dari laju inflasi Sudan yang semakin melambat dari bulan Agsutus dan nilai mata uang yang kemudian menguat.

Namun ketika kudeta terjadi, dalam pernyataannya World Bank menyatakan keprihatinanannya dan memutuskan untuk menunda pendanaannya ke Sudan. Sebelumnya, World Bank berencana menggolontorkan dana sebesar 2 milliar Dolar AS ke Sudan pada tahun depan dalam bentuk hibah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan.

Protes terus terjadi meski kekuasaan telah dikembalikan kepada PM Hamdok. Pada hari Minggu, seorang anak berusia 16 tahun tewas ditembak di kepala oleh pihak keamanan di kota Omdurman, kata Komite Sentral Dokter Sudan dalam sebuah pernyataan, sebagaimana yang dilansir dari Al Jazeera.

Kesepakatan yang terjadi pada Minggu menghadapi tuntutan dari pengunjuk rasa pro-demokrasi yang menuntut agar kekuasaan diserahkan secara penuh kepada pemerintahan sipil. Mereka menuntut agar militer keluar dari kekuasaan secara penuh, dan mereka juga menuduh Hamdok telah melindungi upaya kudeta.