Kembali Protes, Ratusan Demonstran Hong Kong Padati Bandara

Demonstrasi yang berawal pada awal Juni untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Ekstradisi itu sekarang meluas. Selama lebih dari sebulan para pengunjuk rasa menjadikan sejumlah isu untuk melakukan aksi. Dalam demonstrasi kali ini, mereka memprotes kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam beberapa kesempatan untuk membubarkan massa.

Mereka juga meminta pemerintah menyelidiki alasan mengapa polisi terlambat datang ke salah satu stasiun moda raya terpadu (MRT) pada minggu lalu. Sejumlah demonstran pro-demokrasi, jurnalis, politisi, dan warga sipil biasa yang sedang beraktivitas menjadi sasaran sekelompok laki-laki tak dikenal. Mereka berpakaian putih, memakai masker wajah, dan membawa pentungan. Tak sedikit yang terluka sebagai korban serangan.

Terminal kedatangan dipilih sebagai titik untuk melakukan protes karena mereka ingin mengirimkan pesan kepada warga asing tentang apa yang sedang terjadi di Hong Kong. Para peserta protes menilai pemerintah Hong Kong tidak mampu mengantisipasi intervensi Tiongkok yang akan mengancam kebebasan di pulau tersebut.

Pihak bandara pun sudah menandai area tertentu yang tidak boleh dipakai demonstran untuk menjalankan aksi mereka. Beberapa kursi juga sudah dicopot dari tempat semula. Akan tetapi, cukup sulit untuk mengharapkan sepinya penumpang.

Ini karena Bandara Internasional Hong Kong merupakan salah satu yang tersibuk di dunia. Menurut data hongkongairport.com, ada sebanyak 120 maskapai yang mendarat dan tinggal di bandara itu. Ada sekitar 220 destinasi yang dijangkau dari sana. Pada 2018, ada sebanyak 74,7 juta penumpang yang dilayani. 

Penyelenggara demonstrasi sudah sejak beberapa waktu lalu mengumumkan rencana untuk menduduki bandara. Beberapa negara merespons dengan mengeluarkan travel warning kepada warganya yang akan mengunjungi atau sudah berada di Hong Kong. Salah satunya adalah Singapura.

Dilansir dari The Straits Times, Kementerian Luar Negeri mengimbau warganya agar menghindari area bandara sejak pukul 13.00. Selain itu, mereka juga diharapkan tidak mendatangi kawasan Yuen Long pada Sabtu dan Minggu. Penyebabnya adalah informasi bahwa para peserta unjuk rasa akan melakukan aksi mereka di tempat tersebut pada akhir pekan ini.

"Protes yang direncanakan berjalan damai masih bisa berpotensi untuk berubah menjadi kerusuhan dengan sedikit atau tanpa peringatan sama sekali," kata pihak kementerian. Selain Singapura, pemerintah Irlandia, Kanada, Jepang, dan Korea Selatan juga mengeluarkan travel warning karena situasi ini.

Awalnya, polisi dikabarkan ragu-ragu untuk memberi izin demonstrasi di bandara. Namun, izin itu akhirnya turun, dan sebagai gantinya, kepolisian melarang demonstrasi berikutnya pada akhir pekan besok di Yuen Long. Channel News Asia melaporkan penyelenggara protes tidak akan mematuhi larangan itu dan tetap berniat melanjutkan rencana.

Tuntutan mereka masih sama yaitu soal kekerasan di stasiun pada minggu lalu. Dikutip dari Asia Times, demonstran ingin otoritas berwenang Hong Kong menyelidiki dan menghukum para pelaku kekerasan. Aksinya sendiri dijadwalkan akan mulai pukul 16.30 waktu Hong Kong.

Muncul rumor bahwa beberapa warga Yuen Long terlibat dalam penyerangan itu karena stasiun yang jadi tempat insiden berlokasi di kawasan itu. Tak sedikit penduduk setempat yang meminta polisi melarang demonstrasi karena khawatir rumor itu mengakibatkan tindakan balas dendam.

Beijing sendiri beberapa kali mengungkapkan kecaman terhadap peserta unjuk rasa. Salah satunya ketika mereka mencoret-coret slogan dan simbol Tiongkok di kantor perwakilan Beijing di Hong Kong beberapa waktu lalu. Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok pun mengingatkan bahwa "perilaku beberapa demonstran radikal menantang otoritas pemerintah pusat".

Ini, menurut Beijing, adalah sesuatu yang "sama sekali tak bisa ditoleransi". Bahkan, Tiongkok mengancam akan menurunkan pasukan militer jika diperlukan. Dalam "one country, two systems", Hong Kong memang punya unit kepolisian sendiri. Sedangkan pertahanan dan kebijakan luar negerinya diurus oleh Beijing.

Dengan kata lain, Hong Kong tidak punya militer sendiri. Walau Tiongkok dilarang mengirimkan pasukan militer untuk intervensi urusan lokal Hong Kong, keterlibatan mereka bukannya mustahil sama sekali. Pasalnya, berdasarkan aturan, pemerintah Hong Kong bisa meminta bantuan Beijing jika dibutuhkan. 

Willy Lam, profesor di Chinese University di Hong Kong, mengatakan kepada The New York Times bahwa kasak-kusuk soal militer itu hanya untuk menekan para demonstran agar menghentikan aksi mereka.

"Tiongkok akan kehilangan sangat kehilangan muka," kata Lam. "Mengirimkan tentara akan berarti bahwa 22 tahun usai kembalinya kedaulatan, Beijing gagal memenangkan hati dan pikiran warga Hong Kong sampai perlu mengandalkan kekuatan militer."