Kemenkum HAM: Belum Ada Pengajuan Calling Visa dari Warga Israel

Sementara, di dalam keterangan tertulis, Heni menjelaskan negara yang diberikan layanan calling visa adalah kluster terakhir yang diberikan relaksasi permohonan visa setelah adanya pembatasan orang asing masuk ke Indonesia.

"Alasan utama dibukanya kembali pelayanan calling visa adalah mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kawin campur, baru kemudian untuk tujuan investasi, bisnis, dan bekerja," kata Heni. 

Delapan negara yang diberikan layanan calling visa yaitu Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, dan Somalia. Berdasarkan laporan laman Hareetz Mei 2018 lalu, Pemerintah Indonesia sudah memberikan akses visa bagi warga Israel untuk kepentingan pariwisata. 

Hingga 2015 lalu, biro perjalanan dapat membawa sekelompok warga Israel untuk berwisata masuk ke Indonesia, usai melalui berbagai upaya yang sulit. Lantaran tidak ada hubungan diplomatik di antara kedua negara, proses pengurusan visa menjadi rumit dan memakan waktu. 

Warga Israel, menurut Hareetz, hanya dapat mengajukan permohonan visa melalui Badan Indonesia-Israel yang dibentuk pada April 2018. Biaya untuk pengurusan visa mencapai 135 dolar AS atau setara Rp1,8 juta. Dokumen visa hanya berlaku selama 30 hari. Bila ingin memperpanjang, maka dikenakan biaya 35 dolar AS atau setara Rp491 ribu per harinya. 

Bila pengajuan visa disetujui oleh otoritas di Indonesia, maka warga Israel harus mengambil dokumen itu di KBRI Singapura. Pengambilan visa dikenalan biaya 75 SGD atau setara Rp793 ribu. 

Selain visa untuk keperluan wisata, warga Israel juga dilaporkan bisa mengurus visa bisnis dengan biaya 800 dolar AS atau setara Rp11,3 juta. 

Sementara, data yang dimiliki oleh Kemenkum HAM pada periode 23 November - 28 November 2020 dari situs www.visa-online.imigrasi.go.id, mayoritas adalah permohonan visa onshore, yaitu permohonan visa yang diajukan oleh penjamin bagi orang asing yang stranded di Indonesia dan tidak dapat kembali ke negaranya karena terimbas pandemik COVID-19. 

“Sampai sekarang permohonan yang masuk sebanyak 17 permohonan dan 12 di antaranya adalah visa onshore, yaitu visa bagi mereka yang sudah berada di Indonesia dan stranded tidak dapat kembali ke negaranya karena terimbas COVID-19. Mereka ini harus difasilitasi visa untuk memperpanjang izin tinggalnya sesuai Permenkumham 26 Tahun 2020," ungkap Heni. 

Ia menambahkan lima permohonan visa offshore diajukan oleh penjamin bagi orang asing yang berada di luar negeri, yaitu dari negara Afganishtan untuk penyatuan keluarga. Selain itu, ada pula pengajuan visa dari warga Nigeria karena ingin masuk sebagai investor. 

"Sampai saat ini, belum ada pengajuan (calling visa) dari warga Israel," tutur dia. 

Sementara, ketika dikonfirmasi, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menjelaskan pembukaan layanan calling visa tidak sama dengan membuka hubungan diplomatik. Lagipula, kata pria yang akrab disapa Faiza itu, posisi Indonesia menyangkut isu Israel dan Palestina tetap sama, yakni tidak akan bersedia membuka hubungan diplomatik bila hingga Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. 

"Prinsip kita dikaitkan dengan amanah konstitusi ya, bahwa kita ikut menciptakan perdamaian internasional dan Palestina dari sisi pandang internasional masih merupakan negara kependudukan. Indonesia sudah sepakat solusi Palestina berangkat dari prinsip dua negara, two state solution," tutur Faiza ketika dihubungi pada Minggu, 29 November 2020.