Kemlu Protes Wakil Dubes Tiongkok soal Kapal Coast Guard di ZEE Natuna

Dalam sudut pandang pengamat hubungan internasional, Hikmahanto Juwana, keberadaan kapal coast guard Tiongkok dengan nomor lambung 5204 di ZEE Indonesia, tidak sama dengan masuk ke wilayah kedaulatan RI. Menurut guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, persepsi demikian tidak benar. 

"ZEE tidak sama dengan berada di laut teritorial (12 mil dari garis pangkal kepulauan menuju ke laut lepas). ZEE itu artinya berada di laut lepas. Sementara, di laut lepas tidak dikenal konsep kedaulatan negara dan oleh sebab itu, negara tidak boleh melakukan penegakan kedaulatan," ungkap Hikmahanto dalam pesan pendek kepada IDN Times, hari ini. 

Ia menjelaskan, dalam konsep ZEE sumber daya alam yang terpendam di sepanjang perairan itu diperuntukkan secara eksklusif bagi negara pantai. Itulah yang disebut sebagai hak berdaulat atau sovereign right.

"Intinya yang berhak diklaim adalah sumber daya alamnya dan bukan kedaulatan. Oleh sebab itu, kapal coast guard Tiongkok tidak mungkin diusir dari ZEE, mengingat ZEE bukan di wilayah kedaulatan Indonesia," katanya lagi. 

Bila kapal coast guard Tiongkok itu keluar dari ZEE, ujar Hikmahanto, bisa jadi karena mereka kehabisan bahan bakar. Setelah itu, mereka akan kembali ke sana. 

Hikmahanto kemudian mengusulkan, agar pemerintah terus menambah nelayan untuk menangkap ikan di area ZEE Natuna Utara. Lalu, para nelayan itu diberikan insentif berupa pemberian subsidi bahan bakar. Pemerintah juga harus membolehkan nelayan menggunakan kapal-kapal dengan tonase besar. 

"Intinya jangan mau kalah dengan nelayan Tiongkok yang melakukan eksploitasi ikan secara besar-besaran," ungkap Hikmahanto yang juga rektor di Universitas Jenderal Achmad Yani tersebut. 

Selain itu, Indonesia juga bisa terus menangkap nelayan Tiongkok yang tertangkap basah menangkap ikan secara ilegal di Natuna Utara. Namun, yang bisa melakukan penangkapan adalah TNI AL. 

Hal lain yang bisa dilakukan, kata Hikmahanto, adalah melakukan diplomasi jalur belakang dengan Tiongkok. Caranya, Indonesia bisa mengutus tokoh yang memiliki koneksi dengan para petinggi di Tiongkok. 

"Lalu, tokoh itu menyampaikan pesan bila masih ada lagi kapal-kapal coast guard mereka di ZEE Natuna Utara, maka ini akan berpengaruh pada persepsi masyarakat Indonesia atas agresifitas Tiongkok. Ujung-ujungnya dapat mengganggu investasi Tiongkok di Indonesia," tutur dia. 

Alasan kapal coast guard Tiongkok kerap bercokol di ZEE Natuna Utara lantaran mengklaim area tersebut masuk ke dalam sembilan garis putus-putus atau nine dash lines. NDL merupakan garis yang dibuat sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Di dalam UNCLOS, telah ditetapkan batas-batas ZEE setiap negara untuk melakukan eksploitasi dan kebijakan lain sesuai dengan hukum laut internasional. Dalam peta Laut Tiongkok Selatan yang diterbitkan oleh Negeri Tirai Bambu mengacu pada nine dash line, wilayah perairan Tiongkok membentang luas hingga ke Natuna. Padahal, jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Tiongkok.

Indonesia sejak awal sudah menolak klaim sepihak Tiongkok tersebut, lantaran tidak sesuai dengan UNCLOS yang disepakati tahun 1982.