Kenapa RUU soal Dokumen Pendirian Selandia Baru Bikin Resah?

Melansir The Guardian, Perjanjian Waitangi ditandatangani pada tahun 1840 oleh Kerajaan Inggris dan lebih dari 500 kepala suku Maori untuk mendirikan negara bangsa. Perjanjian tersebut mencakup berbagai isu termasuk hak atas tanah dan budaya serta hubungan Maori dengan penguasa. Meskipun bukan dokumen hukum, beberapa prinsip perjanjian telah dikembangkan dan dimasukkan dalam undang-undang.

Ada versi bahasa Inggris dan versi Maori dari perjanjian tersebut. Dokumen-dokumen ini mengandung perbedaan mendasar yang telah lama mengganggu penerapan perjanjian dan cara menafsirkannya. Untuk membantu mengatasi hal ini, selama 50 tahun terakhir, para pembuat undang-undang, pengadilan, dan Pengadilan Waitangi (sebuah lembaga yang menyelidiki pelanggaran perjanjian) telah melihat maksud atau semangat perjanjian yang lebih luas, untuk mendefinisikan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip perjanjian tidak ditetapkan secara baku dan bersifat fleksibel.

Prinsip-prinsip tersebut dapat bertindak sebagai mekanisme untuk membantu pemerintah memenuhi kewajibannya kepada suku Maori berdasarkan perjanjian tersebut, ungkap Carwyn Jones, seorang akademisi utama dalam hukum Maori di Te Wānanga o Raukawa, sebuah penyedia pendidikan tinggi bagi suku Pribumi Selandia Baru.

Juga, prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam upaya untuk merevitalisasi bahasa Maori, termasuk menjadikannya bahasa resmi, dan digunakan untuk mendirikan Otoritas Kesehatan Maori guna membalikkan hasil kesehatan yang buruk bagi suku Maori, yang dibongkar oleh pemerintah koalisi tahun ini.

Jones mengatakan jika prinsip-prinsip pengakuan hak untuk suku Maori direvisi dan dilemahkan, maka akan ada lebih sedikit mekanisme hukum bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan atas hak mereka, yang berpotensi menyebabkan ketegangan sosial.

RUU ini merupakan kebijakan utama dari Partai ACT, yang berupaya menggantikan prinsip-prinsip yang sudah mapan dengan definisi ulang prinsip-prinsip mereka sendiri. Partai ini berargumen bahwa prinsip yang ada saat ini telah menyimpangkan tujuan asli Perjanjian dan menciptakan sistem yang memisahkan hak dan status suku Maori dari non-Maori.

David Seymour, pemimpin ACT, mengkritik kebijakan kuota dan pemerintahan bersama, menyatakan bahwa RUU ini memberi wewenang kepada parlemen untuk mendefinisikan prinsip-prinsip Perjanjian, termasuk persamaan di hadapan hukum.

Para pengkritik RUU tersebut meyakini bahwa usulan ACT pada dasarnya merusak perjanjian dan cara penafsirannya, yang akan berdampak buruk pada hak-hak Māori dan memicu retorika anti-Māori.

Ada reaksi keras dari masyarakat terhadap usulan ACT, termasuk protes dan pertemuan nasional para pemimpin Māori. Sebuah hīkoi (pawai protes) terhadap RUU tersebut dijadwalkan akan diadakan di parlemen pada tanggal 19 November – sehari setelah RUU tersebut awalnya akan diperkenalkan. RUU tersebut secara tak terduga diajukan minggu kedua bulan November.

Laporan dari Pengadilan Waitangi yang diberikan kepada The Guardian mengungkapkan bahwa jika RUU ini disahkan, itu akan menjadi pelanggaran terbesar dan paling menyeluruh terhadap Perjanjian di zaman modern. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa jika RUU tersebut tetap berlaku dalam waktu lama, hal itu dapat berujung pada berakhirnya Perjanjian. Mereka juga mengkritik RUU tersebut yang didasarkan pada kebijakan cacat dan narasi sejarah yang tidak akurat, serta menjelaskan bahwa prinsip yang didefinisikan ulang akan merugikan hak-hak Maori dan mengurangi kewajiban Kerajaan.

Partai ACT berhasil memasukkan RUU tersebut ke dalam perjanjian koalisinya dengan Partai Nasional, namun Partai Nasional hanya mendukungnya pada tahap pembacaan pertama dan pemilihan panitia. Mitra koalisi lainnya, New Zealand First, menolak untuk mendukungnya lebih lanjut. Partai oposisi, termasuk Buruh, Hijau, dan Te Pāti Māori, mengecam RUU tersebut sebagai pemecah belah dan meminta Perdana Menteri untuk memblokirnya. Meski demikian, banyak yang merasa RUU ini memperburuk ketegangan rasial dan merusak hubungan Māori/Mahkota.