Kenapa RUU soal Dokumen Pendirian Selandia Baru Bikin Resah?
Sejak pemerintahan koalisi sayap kanan Selandia Baru mulai menjabat setahun yang lalu, arah kebijakan untuk suku Maori telah mendominasi berita utama, tetapi satu usulan khususnya telah menghadapi reaksi keras: RUU Prinsip Perjanjian.
RUU tersebut diperkenalkan oleh partai ACT Libertarian Minoritas ke parlemen pada hari Kamis (7/11). RUU tersebut berupaya mengubah secara radikal cara Perjanjian Waitangi, dokumen pendirian Selandia Baru dan yang menjunjung tinggi hak-hak suku Maori ditafsirkan.
Apa yang diusulkan RUU tersebut dan mengapa RUU tersebut memicu kritik yang meluas?
1. Apa itu Perjanjian Waitangi?
Melansir The Guardian, Perjanjian Waitangi ditandatangani pada tahun 1840 oleh Kerajaan Inggris dan lebih dari 500 kepala suku Maori untuk mendirikan negara bangsa. Perjanjian tersebut mencakup berbagai isu termasuk hak atas tanah dan budaya serta hubungan Maori dengan penguasa. Meskipun bukan dokumen hukum, beberapa prinsip perjanjian telah dikembangkan dan dimasukkan dalam undang-undang.
Ada versi bahasa Inggris dan versi Maori dari perjanjian tersebut. Dokumen-dokumen ini mengandung perbedaan mendasar yang telah lama mengganggu penerapan perjanjian dan cara menafsirkannya. Untuk membantu mengatasi hal ini, selama 50 tahun terakhir, para pembuat undang-undang, pengadilan, dan Pengadilan Waitangi (sebuah lembaga yang menyelidiki pelanggaran perjanjian) telah melihat maksud atau semangat perjanjian yang lebih luas, untuk mendefinisikan prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip perjanjian tidak ditetapkan secara baku dan bersifat fleksibel.
Prinsip-prinsip tersebut dapat bertindak sebagai mekanisme untuk membantu pemerintah memenuhi kewajibannya kepada suku Maori berdasarkan perjanjian tersebut, ungkap Carwyn Jones, seorang akademisi utama dalam hukum Maori di Te Wānanga o Raukawa, sebuah penyedia pendidikan tinggi bagi suku Pribumi Selandia Baru.
Juga, prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam upaya untuk merevitalisasi bahasa Maori, termasuk menjadikannya bahasa resmi, dan digunakan untuk mendirikan Otoritas Kesehatan Maori guna membalikkan hasil kesehatan yang buruk bagi suku Maori, yang dibongkar oleh pemerintah koalisi tahun ini.
Jones mengatakan jika prinsip-prinsip pengakuan hak untuk suku Maori direvisi dan dilemahkan, maka akan ada lebih sedikit mekanisme hukum bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan atas hak mereka, yang berpotensi menyebabkan ketegangan sosial.