Kepemimpinan Inklusif Diperlukan untuk Perdamaian Dunia

26 Sep 2024, 11:24 WIB

Sonya Michaella

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB. (IDN Times/Sonya Michaella)

Intinya sih...

Menlu Retno angkat isu Palestina dan serangan terhadap Lebanon di Debat Terbuka DK PBB.
Retno tekankan perlunya kepemimpinan yang lebih demokratis untuk perdamaian.
Inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan untuk perdamaian penting dilakukan menurut Retno.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

New York, IDN Times - Isu Palestina dan serangan terhadap Lebanon diangkat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, pada rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-79.

Retno mengungkapkan perdamaian tidak ditemukan di mana pun bagi rakyat Palestina. Padahal korban tewas terus bertambah hingga 41 ribu jiwa. Jutaan orang pun mengungsi dan akses kemanusiaan ditutup.

“Ini adalah gejala kepemimpinan yang gagal untuk perdamaian. Tidak ada perdamaian, tidak ada rasa hormat terhadap kedaulatan dan integritas teritorial. Semua mata tertuju pada DK PBB,” kata Retno, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Rabu (25/9/2024).

1. Perang mengancam Lebanon

ilustrasi situasi lebanon (unsplash.com/Mohammed Ibrahim)

Retno menuturkan, perang membayangi Lebanon yang baru saja diserang habis-habisan oleh Israel. Padahal di perbatasan negara tersebut, ditempatkan pula Pasukan Perdamaian PBB atau UNIFIL.

“Jika kita tidak dapat menegakkan perangkat yang diamanatkan DK PBB untuk menjaga perdamaian, apa yang tersisa dari kepemimpinan DK untuk perdamaian? Oleh karena itu, memulihkan kredibilitas dan kepercayaan kepada DK adalah prioritas kita. Reformasi DK sangat penting untuk memastikan kepemimpinan untuk perdamaian,” tegas Retno.

2. Kepemimpinan demokratis untuk perdamaian

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB. (IDN Times/Sonya Michaella)

Sejumlah hal dikemukakan Retno, salah satunya kepemimpinan yang lebih demokratis untuk perdamaian.

“Tidak ada urgensi lebih besar sekarang dari pada membangun perdamaian segera di Gaza. Kita tidak boleh membiarkan eskalasi konflik yang terjadi di Lebanon tambah parah. Pola pikir Perang Dingin harus dihindari,” tuturnya.

Indonesia juga menyerukan mekanisme yang lebih demokratis dan efektif dalam pengambilan keputusan. Khususnya, dalam menghadapi ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

3. Inklusivitas untuk perdamaian

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB. (IDN Times/Sonya Michaella)

Lalu, Retno menegaskan inklusivitas dan sinergi dalam pengambilan keputusan untuk perdamaian penting dilakukan.

“DK PBB harus lebih banyak suara dan tindakan yang lebih luas untuk diakomodasi demi perdamaian. Kerja sama inklusif harus terjalin antara DK PBB, badan-badan PBB serta organisasi regiononal. Proporsi yang lebih baik dari wilayah-wilayah yang kurang terwakili dan negara berkembang juga diperlukan untuk memastikan semua pihak terlibat ketika perdamaian dunia dipertaruhkan,” tegasnya.