Honiara, IDN Times - Kepulauan Solomon berencana melarang perusahaan sosial media raksasa Facebook untuk mengudara di negaranya. Hal ini ditengarai adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak Facebook dan dianggap sebagai kritikan terhadap pemerintah di negara Pasifik tersebut.
Rencana ini membuat Kepulauan Solomon mengikuti jejak beberapa negara lain yang telah melarang Facebook sebelumnya, seperti Tiongkok, Iran, dan Korea Utara, dilansir dari The Diplomat.
Sejak hari Selasa (17/11) Pemerintah Kepulauan Solomon setuju akan rencana larangan Facebook mengudara di negaranya. Melansir dari Solomon Times, keputusan ini langsung diucapkan oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare yang mengatakan,
"Ucapan buruk kepada Menteri, Perdana Menteri termasuk serangan, fitnah pada karakter bangsa, semua isu ini harus menjadi perhatian lebih."
Mengutip dari France24, sebelumnya pemerintah setempat mendapatkan kritik kasar melalui platform sosial media tersebut. Bahkan membuat kemarahan dari berbagai pihak di pemerintahan termasuk pihak oposisi di negara Pasifik tersebut.
PM Kepulauan Solomon juga menuturkan apabila di negaranya belum ada hukum dan regulasi yang tegas dalam mengatur sosial media Facebook. Sehingga pelarangan sosial media ini sementara di negaranya harus dilakukan, dikutip dari The Diplomat.
Melansir dari The Guardian, Facebook merupakan sosial media yang sangat populer di negara tersebut, bahkan menjadi media komunikasi keseharian masyarakat di Kepulauan Solomon. Pemerintah setempat juga menggunakannya sebagai media untuk mengabarkan informasi mengenai pandemi COVID-19.
Sebelumnya Facebook juga menjadi media yang menyulut aksi kerusuhan di Ibukota Honiara pada tahun 2019 lalu. Bahkan sosial media tersebut digunakan untuk menyuarakan gerakan anti pemerintah beberapa hari setelah Sogavare terpilih sebagai PM Kepulauan Solomon.
Sebelum Kepulauan Solomon yang hendak melarang Facebook, terdapat beberapa negara lain Pasifik lain yang memberlakukan kebijakan yang sama. Seperti halnya Nauru yang pernah melarang Facebook sejak tahun 2015 hingga 2018. Kemudian ada pula Papua Nugini yang memblok sosial media ini selama satu bulan di tahun 2018, dikutip dari The Diplomat.
Selain itu, Samoa juga sudah berencana melarang Facebook sejak bulan Juli 2020 lalu tapi belum memberlakukan aksi apapun hingga kini.
Menurut pihak oposisi Peter Kenilorea Jr menilai pelarangan Facebook merupakan serangan langsung dan nyata pada kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi Kepulauan Solomon. Bahkan ia menilai tindakan ini sebagai upaya pemerintah agar terhindar dari kritik dan akuntabilitas, dikutip dari The Guardian.