Kesenjangan Upah Gender di Korsel Tertinggi di Antara Negara OECD

Dengan penghasilan pekerja perempuan Korsel yang dibayar rata-rata 31,2 persen lebih rendah daripada pekerja laki-laki, laporan menyebut hal ini sebagai kesenjangan yang paling tinggi jika dibanding dengan negara OECD lainnya. Serta, lebih dari dua kali lipat rata-rata OECD sebesar 12,1 persen.

Data menunjukkan, selama 3 tahun terakhir hingga 2022, Korsel telah kehilangan momentum untuk menjembatani kesenjangan upah berdasarkan gender. Kesenjangan tersebut sebesar 31,5 persen pada 2020, hanya turun sedikit menjadi 31,1 persen pada 2021, lalu meningkat lagi pada 2022, kata laporan OECD yang dikeluarkan pada 23 Mei 2024.

Di sisi lain, gaji tahunan rata-rata untuk pekerja Korsel mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yaitu 48.922 dolar AS (sekitar Rp783,6 juta) pada 2022. Dalam hal gaji tahunan rata-rata, Korea Selatan berada di peringkat ke-19 dari 38 anggota OECD. Chili, Kolombia, Kosta Rika, dan Turki tidak termasuk dalam data pada 2022. Namun, jika melihat angka pada 2020 dan 2021, negara-negara tersebut lebih rendah dari Korsel.

Menurut perhitungan OECD, gaji tahunan rata-rata pekerja Korsel adalah 91,6 persen dari rata-rata negara OECD, yang sebesar 53.416 dolar AS (Rp855,6 juta).

Disebutkan, gaji tahunan rata-rata Korsel secara konstan mempersempit kesenjangannya dengan rata-rata OECD. Pada 2019, gaji rata-rata Korsel adalah 89,7 persen dari rata-rata OECD, 90,4 persen pada 2020, 90,6 persen pada 2021, dan 91,6 persen pada 2022.

Menurut Badan Statistik Korsel pada Maret, perempuan di Korsel memperoleh upah 18.113 won (Rp212 ribu) per jam, dibandingkan dengan 25.886 won (Rp303 ribu) yang diperoleh laki-laki per jam pada 2022.

Sementara itu, jumlah eksekutif perempuan di sektor publik dan swasta mencapai 14,6 persen. Ini berarti kurang dari setengah rata-rata OECD yang sebesar 34,2 persen.

Badan tersebut menganalisis bahwa karena lambatnya peningkatan persentase eksekutif perempuan, diperlukan waktu 140 tahun untuk menghilangkan kesenjangan gender, KBS World melaporkan.

Berdasarkan sebuah survei pada Agustus yang dilakukan oleh Institut Pengembangan Wanita Korsel yang dikelola pemerintah, 54,7 persen responden perempuan Korsel mengatakan bahwa akumulasi diskriminasi gender dalam perekrutan, promosi, dan penempatan dalam organisasi merupakan alasan di balik kesenjangan upah gender yang serius di negara itu.

Di sisi lain, responden laki-laki di Korsel berpendapat bahwa perbedaan itu disebabkan karena pendeknya karir perempuan. 39,6 persen berpendapat bahwa kesenjangan upah berdasarkan gender disebabkan oleh jeda karir karena melahirkan dan mengasuh anak. Hal ini berimbas pada karir perempuan yang lebih pendek daripada laki-laki.

Secara historis, perempuan yang bekerja di Negeri Ginseng tidak pernah mendapatkan penghasilan rata-rata lebih dari 68,9 persen dari penghasilan pekerja laki-laki.

Pada 1992, perempuan yang bekerja di Korsel memperoleh penghasilan sekitar setengah dari penghasilan laki-laki. Ini dikarenakan kesenjangan upah berdasarkan gender mencapai 47 persen di negara itu. Baru 12 tahun kemudian, yakni pada 2024, negara ini untuk pertama kalinya menembus ambang batas 40 persen.