Kewalahan Hadapai COVID-19, Junta Myanmar Minta Bantuan Internasional

28 Jul 2021, 14:59 WIB

Panglima Militer Myanmar Jendral Min Aung Hlaing tiba di Indonesia (IDN Times/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Junta militer mengharapkan dukungan internasional dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pengobatan COVID-19. Pemimpin de facto Myanmar sekaligus panglima junta, Jenderal Min Aung Hlaing, menyerukan lebih banyak kerja sama dengan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta negara-negara sahabat.

Permohonan itu bertolak belakang dengan pernyataan Min Aung beberapa saat lalu, yang menegaskan bahwa Myanmar siap menjadi negara berdikari sekalipun diasingkan oleh komunitas internasional. Mereka mengaku tidak keberatan hanya bergaul dengan beberapa negara saja.

Dilansir The Straits Times, junta mengatakan bahwa vaksinasi perlu ditingkatkan, baik melalui sumbangan COVAX atau pengembangan vaksin dalam negeri yang dibantu oleh Rusia. Myanmar juga berencana untuk mencairkan dana COVID-19 yang disiapkan ASEAN.

1. Myanmar dapat bantuan vaksin dari Tiongkok

Default Image IDN

Myanmar baru-baru ini telah menerima dua juta vaksin dari Tiongkok, diyakini telah menginokulasi sekitar 3,2 persen dari populasinya. Tiongkok juga berjanji akan mengirim beberapa juta vaksin untuk Myanmar hingga Agustus, terkhusus untuk melindungi wilayah perbatasan.

Lonjakan infeksi COVID-19 di Myanmar memicu kelumpuhan fasilitas kesehatan, selain karena tingginya angka perawatan, banyak juga dokter dan tenaga kesehatan yang menolak untuk bekerja sebagai bentuk pembangkangan terhadap rezim militer.

Selain itu, krisis oksigen juga menghantui Burma. Myanmar Now melaporkan, setidaknya delapan orang meninggal di Rumah Sakit Umum Okkolapa Utara, Yangon, akibat sistem oksigen pipa yang gagal.

2. Pasien di RS menumpuk, kelangkaan oksigen, dan validitas data COVID-19 diragukan

Antrean Isi Ulang Oksigen di Mandalay, Myanmar. (twitter.com/MayWongCNA)

Kasus positif di Myanmar mengalami peningkatan sejak Juni, dengan 3.964 kasus dan 338 kematian dilaporkan pada Selasa (27/7/2021). Para ahli menaruh keraguan terhadap validitas data infeksi dan mortalitas akibat kerusuhan politik yang terjadi sejak kudeta 1 Februari 2021. Petugas medis dan layanan pemakaman meyakini korban jauh lebih tinggi.

Pekan lalu, para aktivis demokrasi yang ditahan di penjara Insein menggelar protes atas penanganan COVID-19. Upaya untuk mengatasi wabah semakin terhambat oleh beberapa banjir terburuk dalam beberapa tahun di Myanmar timur.

3. Junta anulir kemenangan Aung San Suu Kyi dan NLD pada Pemilu 2020

Penasihat Negara (setingkat Perdana Menteri) Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengenakan masker dan sarung tangan plastik saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu Myanmar 2020. (Facebook.com/Chair NLD)

Sebagai informasi, junta pada Senin (26/7/2021), menganulir kemenangan Aung San Suu Kyi bersama Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) pada Pemilu 2020 lalu. Berdasarkan investigasi junta, mereka mendapati 11 juta kasus kecurangan sehingga koalisi oposisi dengan fraksi militer berhasil dikalahkan.

Kecurangan pemilu itulah yang menjadi alasan Min Aung untuk mengkudeta Suu Kyi. Dengan dalih menyelamatkan negara dari krisis politik, Min Aung juga menetapkan perempuan peraih Nobel Perdamaian itu sebagai tersangka.

Suu Kyi berurusan dengan berbagai tuntutan, mulai dari impor alat komunikasi ilegal, kecurangan pemilu, pelanggaran atas undang-undang rahasia era kolonial, hingga tuduhan korupsi.

“Mereka (NLD) berusaha merebut kekuasaan negara dari partai dan kandidat non-NLD, dengan menyalahgunakan pembatasan COVID-19. Itu tidak adil, makanya hasil pemilu dibatalkan,” kata Thein Soe, sosok yang dipilih junta untuk mengepalai komisi pemilu.